Frensia.id- Pilkada serentak udah usai. Euforia kemenangan terlihat di berbagai daerah, ruang-ruang publik dipenuhi sorak sorai pendukung pasangan calon (paslon) yang meraup suara terbanyak. Namun, di tengah suka cita kemenangan ini, tersiar satu unggahan di media sosial yang memantik obrolan publik. Akun instagram president_jancukers meng-upload pesan yang tak biasa; “Buat seluruh pemenang Pilkada saya ucapkan : Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Sebab mengemban amanah udah sepatutnya tak lagi disambut dengan euforia”. Postingan ini viral. Mengundang lebih dari 15,9 ribu suka dan 774 kali dibagikan.
Apa pesan di balik doa duka yang tak biasa ini? Apakah ia dianggap sindiran bagi pemenang pilkada dan sikap empati bagi calon yang kalah? Biasanya, unggahan ini di repost atau dishare oleh pendukung yang kalah, seakan kemenangan tak layak dirayakan. Namun, siapa menjamin, mereka memposting ulang jika paslonnya tetap menang? Kebanyakan tidak. Seolah-olah ucapan istirja’ diucapkan bagi pendukung yang kalah.
Padahal tidaklah demikian? Ucapan istirja’ atau Innalillahi wa inna ilaihi raji’un paling pantas diucapkan oleh paslon dan pendukung yang menang. Lihat saja dalam sejarah, konon ucapan semacam ini pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Bayangkan, sosok Umar yang oleh Michael H. Hart dalam bukunya The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History disebut tokoh paling berpengaruh dalam sejarah urutan ke 52, gemetar menerima amanah.
Maka, sepantasnya ucapan doa duka ini diucapkan oleh paslon dan pendukungnya, alih-alih ucapan selamat, melainkan ungkapan duka. Pun, jika harus gembira, secukupnya saja, selebihnya lebih patut berduka, khususnya pasangan calon.
Ucapan belasungkawa kemenangan ini, mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amaha, ia bukan ladang memaneng mengambil keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya. Sebuah tanggung jawab yang tidak mudah, paslon pemenang harus merangkul tanpa pandang bulu apapun kelompoknya, apakah rakyat yang akan dipimpinnya dulu pernah mendukung atau tidak, semuanya harus dilayani.
Menyadari jabatan menjadi kepala daerah akan diminta pertanggungjawaban sebuah sikap keberhasilan pemimpin sebelum ia memimpin. Mereka sadar jabatan yang diraihnya dengan susah payah, dalam lengkungan proses demokrasi bernama pilkada itu adalah pengabdian. Justru harus lebih bersusah payah lagi untuk mensejahterakan rakyatnya. Merasa takut dan khawatir, jabatanya dipakai mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya dan kelompok pendukungnya.
Pemenang pilkada harus mengingat visi, misi dan program yg dulu dijanjikan saat kampanye, ia perlu memutar ulang debat kandidat agar tidak lupa janji-janjinya. Tak terjebak pada lubang praktik korupsi dan nepotisme, dengan bersikap jujur dan berintegritas.
Anang Setiawan dan Erinda Alfiani Fauzi dan studinya Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia (2019) menyebutkan kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan kejujuran menjadi kunci untuk menghindari perilaku koruptif. Kepemimpinan yang efektif menuntut pemimpin untuk menjaga moralitas dalam setiap keputusan yang mereka ambil, serta meletakkan kepentingan publik diatas keuntungan pribadi.
Seharusnya, setiap pemenang pilkada merasa gelisah dan khawatir, karena ia akan dihadapkan pada tantangan besar. Mulai urusan menyusun kebijakan yang adil, mensejahterakan rakyat, serta menjaga integritas dalam pengambilan keputusan. Seperti seseorang menerima musibah, pemenang pilkada harus merasakan was-was atas amanah barat itu. Kecemasan ini akan menjadi pengingat dan pendorong untuk bekerja lebih hati-hati dan bijak.
Susah dibayangkan tanah air ini dapat mewujudkan pemberantansan korupsi, peningkatan infrastruktu, penyediaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian dan entah apa lagi lainnya, jika mendapat jabatan malah dirayakan dan disambut meriah. Karena jabatan itu adalah beban. Bagaimana mugkin perubahan akan hadir jika kemenangan dimaknai lahan rizki.?
Dari apa yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa doa duka ini bukanlah sindirian, apalagi hinaan, melainkan pengingat bagi pemenang pilkada disetiap kemenangan ada amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan bukanlah tiket untuk berpesta, melainkan beban yang harus dipikul dengan kesadaran, karena rakyat bukanlah alat untuk meraih kursi.*
