Frensia.id- Seorang ekonom asal Amerika, J. Vernon Henderson, pernah meneliti praktik korupsi kepala daerah di Indonesia dan menemukan bahwa rendahnya gaji pejabat publik menjadi salah satu faktor pendorong maraknya suap.
Bersama bankir asal Indonesia, Ari Kuncoro, penelitian ini kemudian diterbitkan dalam jurnal bergengsi National Bureau of Economic Research pada tahun 2004.
Dalam penelitian tersebut, Henderson dan Kuncoro menggarisbawahi bahwa suap yang diberikan perusahaan kepada pejabat daerah bukan sekadar akibat lemahnya pengawasan, melainkan muncul dari sistem regulasi yang memberatkan.
Perizinan dan retribusi yang dibuat oleh pemerintah daerah seringkali menjadi pintu masuk praktik suap. Menurut mereka, regulasi tersebut tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung (seperti biaya resmi), tetapi juga membuka peluang untuk pendapatan tidak langsung berupa suap.
Yang menarik, nilai suap yang diterima kerap dianggap sebagai “tambahan gaji” oleh para pejabat. Dengan kata lain, daerah tidak perlu memberikan gaji yang tinggi karena pejabat publik bisa “mengisi kekurangannya” melalui praktik korupsi.
Di sisi lain, keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah, baik dari pajak lokal maupun transfer pusat, membuat sulit bagi mereka untuk memberikan kompensasi yang layak kepada aparatur pemerintah.
Penelitian ini juga menjelaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki pendanaan lebih baik, terutama dari pusat atau dari pajak yang memadai, cenderung memiliki regulasi yang lebih ringan dan tingkat korupsi yang lebih rendah.
Pasalnya, mereka tidak terlalu bergantung pada pungutan yang berpotensi menimbulkan suap.
Henderson dan Kuncoro juga menyoroti persaingan antarwilayah dalam menarik investasi sebagai faktor pembatas korupsi. Semakin tinggi persaingan antar daerah, semakin kecil ruang bagi pejabat untuk memberlakukan regulasi yang memberatkan, karena perusahaan bisa memilih untuk pindah ke daerah lain yang lebih “ramah” secara birokrasi.
Temuan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini, yang masih berjuang melawan korupsi di tengah proses desentralisasi dan demokratisasi lokal.
Meskipun reformasi telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, banyak daerah masih menghadapi persoalan klasik: gaji rendah, regulasi rumit, dan pejabat yang mencari “tambahan penghasilan” lewat cara-cara tidak sah.
Penelitian Henderson menjadi pengingat bahwa memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan pengawasan atau penegakan hukum, tetapi juga melalui reformasi struktural, termasuk peningkatan gaji dan transparansi dalam penyusunan regulasi daerah.
Penulis : Mashur Imam
