Frensia.Id– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember menggelar kegiatan serap aspirasi pada Kamis (9/10) di Gedung DPRD Jember. Acara ini melibatkan berbagai tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk menghimpun masukan serta kritik konstruktif terhadap kinerja Fraksi PKB.
Agenda ini krusial, terutama menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menegaskan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan Fraksi. Ia menyoroti bahwa pembangunan Jember selama ini terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal digali.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pemangkasan dana transfer pusat untuk Jember yang mencapai sekitar Rp270 miliar.
“Selama ini yang sering disorot hanya soal belanja, bukan pendapatan. Padahal kita harus lebih kreatif mencari sumber-sumber PAD yang belum optimal,” katanya, Kamis (9/10/2025).
Desak Optimalisasi Pajak Parkir dan Pariwisata
Ayub Junaidi memberikan contoh konkret potensi daerah yang belum tergarap maksimal, salah satunya adalah sektor pajak parkir. Ia menyebutkan potensi pendapatan dari pajak parkir di Jember bisa mencapai Rp20 miliar, namun realisasi yang tercapai saat ini hanya sekitar Rp2 miliar.
“Dulu ada sistem parkir berlangganan yang terbukti efektif meningkatkan PAD. Kalau bisa diterapkan lagi, tentu akan membantu daerah,” ujarnya.
Selain parkir, PKB juga menyoroti potensi besar kawasan Gunung Sadeng Puger yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Ayub mendorong agar aset-aset daerah ini dikelola secara profesional, bahkan mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kawal Transparansi Raperda Pariwisata
Terkait rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata Jember, Ayub menekankan bahwa pengembangan sektor ini harus diiringi dengan pengelolaan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
“Kita dengar eksekutif sedang membahas usulan Raperda Pariwisata. Nanti saat masuk ke DPRD, kami sudah punya masukan dari berbagai pihak. Potensi wisata di perkebunan, kelautan, dan alam harus ditata dengan baik,” jelasnya.
Ayub juga menegaskan perlunya evaluasi tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di sektor pendapatan.
“Kalau OPD yang bertanggung jawab di sisi pendapatan tidak bisa bekerja dengan baik, Bupati harus berani mengevaluasi,” paparnya.
Soroti Program Makan Bergizi Bersubsidi
Di luar isu ekonomi daerah, PKB Jember turut menyoroti program Makan Bergizi Bersubsidi Daerah (MBB) yang digagas oleh Presiden terpilih. Ayub menilai program ini sangat bagus untuk meningkatkan gizi anak-anak, namun pelaksanaannya harus diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau ada masalah di lapangan, ayo kita perbaiki bersama,” tandasnya.
PKB Jember berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, memastikan proses legislasi dan pengawasan di DPRD berjalan lebih transparan dan responsif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
