Frensia.id- Pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu menjadi persoalan urgen yang dihadapi oleh pemerintah, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Indi Naidha, SH menyatakan bahwa dirinya akan bersikap kritis dalam mengawal kebijakan.
“Saya nanti akan kritis masalah kesehatan, tetapi saya akan kritis dengan kebijakan yang mengawal kepentingan kesehatan”, ungkapnya saat ditemui pada hari Minggu (23/02/25).
PBI yang merupakan alternatif dari pemerintah kabupaten Jember sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pasca diberhentikannya JPK akan mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengcovernya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Realita di lapangan yang terjadi banyak warga yang telah memiliki PBI, dibuktikan dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS), pada saat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan ternyata kartunya tersebut sudah tidak aktif.
Hal tersebut terjadi sebagai imbas dari penyesuaian banyaknya warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Jember.
Legislator PDIP ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah sendiri tidak mampu mengcover seluruhnya yang didaftarkan ke BPJS melalui PBI. dari lima ratus ribu lebih yang terbayarkan cuma dua ratus sekian ribu.
lebih lanjut Indi menyatakan komitmennya dalam rangka memberikan pelayanan paling maksimal kepada masyarakat.
“Untuk jember sendiri kami selaku pengawal kebijakan pemerintah pasti akan mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana masyarakat terlayani dan terakomodir dengan baik, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kemampuan pemerintah membayar BPJS dan itupun masih juga kita bantu lewat anggaran pribadi”, jelasnya.
Indi juga bercerita dalam upayanya untuk memberikan pelayanan kepada salah seorang pengidap tumor mata, dimana ia turut membayarkan BPJS nya selama dua bulan.
Oleh karena itu sangat diharapkan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan berorientasi kepada masyarakat kurang mampu harus menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah.
“Kan misale pemerintah daerah iki mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kemampuannya kemudian programnya dihapus yang sangat kelabakan rakyat”, Tandas Indi.
Program baru pemerintah kabupaten Jember tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sampai hari ini masih menunggu kebijakan dari Bupati baru pasca dilantik.
