Ketua KPU Terbukti Melanggar Kode Etik, Imbas Meloloskan Gibran Sebagai Cawapres

Monday, 5 February 2024 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DKPP saat membacakan putusan terhadap Ketua KPU dan 6 anggota lainnya, Senin 05 Februari 2024 (Foto: Tangkapan Layar @DKPP RI)

Ketua DKPP saat membacakan putusan terhadap Ketua KPU dan 6 anggota lainnya, Senin 05 Februari 2024 (Foto: Tangkapan Layar @DKPP RI)

Frensia.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari telah terbukti melanggar kode etik.

Hal berdasarkan sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin (05/02/2024).

Sebelumnya, DKPP telah menyelenggarakan rapat pleno atau sidang kode etik secara tertutup pada Kamis 18 Januari 2024.

Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu dalam aduan empat perkara yang telah disidangkan.

Empat perkara yang dimaksud ialah :

pertama, perkara nomor 135-PKE/DPP/XII/2023 dengan pelapor Demas Brian Wicaksono.

kedua, perkara nomor 136-PKE/DKPP/XII/2023 pelapor Iman Munandar B.

ketiga, perkara nomor 137-PKE/DKPP/XII/2023 pelapor PH Hariyanto,

keempat, perkara nomor 141-PKE/DKPP/XII/2023 dengan pelapor Rumondang Damanik.

Alhasil, DKPP mejatuhkan peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Baca Juga :  DPRD Jember Dorong Adanya Klarifikasi Dugaan Disiplin ASN Pemkab Jember

Tidak hanya Hasyim, DKPP juga menjatuhkan peringatan keras kepada enam anggota lainnya. Enam anggota tersebut, yaitu Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim beserta enam anggota lainnya adalah berhubungan dengan proses pendaftaran anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Akan tetapi, DKPP menyatakan pencalonan pasangan Prabowo Subianto ini sudah sesuai dengan konstitusi.

KPU telah menjalankan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan KPU RI sudah sesuai dengan konstitusi.

“KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi,”

“Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi,” bunyi pertimbangan putusan DKPP.

Baca Juga :  Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Selanjutnya, DKPP juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan ini.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tegasnya.

Adapun alasan pelapor secara umum adalah membiarkan Gibran mengikuti proses tahapan pencalonan presiden-wakil presiden yang telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum.

Demikian juga dikarenakan Gibran mendaftar pada saat peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia 40 tahun. KPU baru mengubahnya setelah proses di KPU berjalan.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan
NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit
Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI
Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur
Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD

Baca Lainnya

Friday, 20 November 2026 - 18:58 WIB

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Friday, 20 November 2026 - 14:25 WIB

NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit

Thursday, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI

Tuesday, 17 November 2026 - 21:04 WIB

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur

TERBARU

Penumpang saat turun dari pesawat di Bandara Notohadinegoro, Kecamatan Ajung, Jember. (Foto: Sigit/Frensia).

Politia

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 Nov 2026 - 18:58 WIB

Pelantikan Kepengurusan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masa Bakti 2025–2027, yang dilantik oleh Kemenag RI. (Foto: Humas Kemenag RI).

Educatia

Pengurus Forum Humas PTKIN 2025–2027 Resmi Dilantik Kemenag RI

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:47 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading