FRENSIA.ID – Setiap tanggal 10 November, kita merayakan Hari Pahlawan. Para pahlawan merebut negeri ini dengan darah dan air mata. Bung Tomo, arek-arek Suroboyo, dan jutaan pejuang lainnya mempertaruhkan nyawa demi mengusir penjajah yang merampas tanah dan kekayaan bumi Nusantara.
Namun, meskipun para penjajah telah pergi, tanah air kita ternyata belum sepenuhnya merdeka.
Saat ini, tanah membara bukan karena mesiu perang, melainkan karena kebakaran hutan, ratapan satwa yang kehilangan habitat, dan deru alat berat meratakan hutan demi kepentingan segelintir elit.
Penjajah hari ini berwujud korporasi raksasa berdasi rapi, investor tanpa wajah, dan regulasi negara yang memprioritaskan angka pertumbuhan daripada keberlangsungan hidup rakyat.
Patriotisme kini tidak bisa diukur dari seberapa lantang kita menyanyikan lagu kebangsaan atau mengibarkan bendera merah putih.
Esensi kepahlawanan telah bergeser secara signifikan. Musuh saat ini adalah keserakahan ekologis yang sistematis—bentuk penjajahan baru yang secara perlahan merusak masa depan.
Ketika hutan hujan tropis diubah paksa menjadi perkebunan kelapa sawit, sungai dicemari limbah, dan ruang hidup masyarakat adat dirampas demi pembangunan, di sinilah lahir panggilan untuk menjadi pahlawan baru.
Tulisan ini hendak merefleksikan makna perjuangan di tengah keruntuhan lingkungan serta sikap konkret ke depan untuk menyelamatkan bumi pertiwi dari cengkeraman penjajah modern.
Wajah Penjajah Baru
Memahami persoalan di Indonesia hari ini, penting untuk melihat akar masalahnya. Penjajah baru tidak datang dengan membawa senapan melainkan izin konsesi, modal triliunan rupiah, dan bahkan dokumen AMDAL.
Paul Robbins dalam bukunya Political Ecology (2019) mengatakan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah sekadar kecelakaan atau bencana alam murni, melainkan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara negara, modal global, dan masyarakat rentan.
WALHI mencatat bahwa sepanjang 2025 Indonesia kehilangan 283.803 hektare hutan. Selain itu, sekitar 26 juta hektare hutan alam masih berada dalam ancaman melalui berbagai skema perizinan seperti PBPH, WIUP, dan HGU. Alasan ekonomi sering dijadikan pembenaran untuk mengesahkan kerusakan ini.
Peningkatan produk domestik bruto dipuji, sementara kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung oleh komunitas lokal tidak pernah diperhitungkan dalam laporan keuangan perusahaan. Arthur W. Galston menyebut fenomena ini sebagai ekosida—sebuah kejahatan terencana untuk merusak ekosistem di suatu wilayah.
Keserakahan korporasi beroperasi secara sistematis melalui apa yang disebut sosiolog John Bellamy Foster (1999) sebagai metabolisme retak kapitalisme.
Sistem ekonomi global memaksa bumi untuk terus meningkatkan produksi sumber daya alam, tanpa memberi kesempatan bagi alam untuk memulihkan diri. Tanah dieksploitasi, air dikuras, dan udara dicemari emisi industri.
Ironisnya, mereka yang paling menikmati hasil eksploitasi ini justru tinggal nyaman di kota-kota besar, sementara masyarakat yang tinggal di tapak proyek, petani kecil, dan nelayan tradisional menderita akibat banjir rob, kekeringan berkepanjangan, serta pencemaran logam berat pada sumber air.
Di sinilah letak bentuk baru penjajahan. Kedaulatan pangan dan ekologis perlahan-lahan dirampas, menjadikan rakyat sendiri sebagai tamu di tanah leluhur mereka.
Wajah Pahlawan Ekologis
Di tengah reruntuhan ekologis, perlawanan tidak pernah padam. Jiwa patriotisme hari ini menjelma dalam sosok-sosok pemberani, berdiri di garda terdepan melindungi lingkungan. Mereka bukanlah jenderal perang dengan bintang di pundak.
Mereka adalah petani di Kendeng yang mengecor kaki untuk menolak pabrik semen, perempuan adat di Kalimantan yang menjaga hutan adat dari ancaman sawit, hingga anak-anak muda perkotaan yang turun tangan membersihkan sungai (misalnya komunitas Pandawara) dan mengkritisi kebijakan iklim yang amburadul.
Gerakan-gerakan sosial ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari perjuangan masa lalu. Perjuangan sebelumnya bersifat fisik dan terpusat.
Perlawanan ekologis hari ini bersifat desentralisasi, kreatif, dan berbasis hak asasi manusia.
Para pejuang lingkungan ini menggunakan instrumen hukum, kampanye digital, hingga aksi damai di jalanan untuk menahan laju kerusakan. Mereka adalah pahlawan tanpa kenal lelah, sadar bahwa membela sungai, tanah, dan hutan sama artinya dengan membela keberlanjutan Indonesia di masa depan.
Namun, jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan adalah ancaman nyata. WALHI mencatat bahwa selama satu dekade (2014–2024), sekitar 1.131 aktivis lingkungan dan agraria dikriminalisasi, bahkan beberapa di antaranya dibunuh.
Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyatnya justru berada di barisan para pemodal, menerbitkan aturan yang melemahkan pengawasan lingkungan dan memudahkan perizinan tambang.
Dalam situasi seperti ini, perjuangan melawan penjajah baru membutuhkan keteguhan hati, karena musuh yang dihadapi memiliki jejaring kekuasaan berlapis.
Strategi dan Sikap ke Depan
Lantas, apa yang harus kita dilakukan sebagai bagian dari bangsa ini? Dibutuhkan perubahan orientasi kolektif dalam memandang hubungan antara manusia dan alam.
Pertama, melakukan dekolonisasi pola pikir. Selama ini kita terjebak dalam mitos pembangunan ekonomi yang ekstraktif. Kemajuan selalu diukur dari banyaknya hutan yang ditebang dan banyaknya semen yang dituang.
Kita perlu membangun kesadaran ekosentris bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak alam melainkan bagian dari jaring kehidupan yang saling bergantung.
Pendidikan lingkungan harus direformasi dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bukan sekadar sebagai teori hafalan, tetapi sebagai etika hidup sehari-hari.
Kedua, konsolidasi gerakan masyarakat sipil harus diperkuat. Perlawanan terhadap keserakahan korporasi tidak bisa terfragmentasi. Jaringan solidaritas antara petani, buruh, masyarakat adat, akademisi, dan kelompok muda harus dirajut lebih erat.
Kekuatan modal korporasi hanya bisa diimbangi oleh solidnya solidaritas rakyat. Kita perlu mendukung gerakan boikot terhadap produk perusahaan yang terlibat perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita juga harus mengapresiasi dan membeli produk-produk lokal yang ekologis.
Ketiga, tekanan politik dan hukum menjadi harga mati. Warga negara harus lebih aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Jangan biarkan regulasi penting seperti UU kehutanan, pertambangan, dan perlindungan lingkungan disetujui secara sepihak oleh politisi yang berkolusi dengan oligarki.
Advokasi kebijakan, penggunaan jalur hukum melalui gugatan warga negara serta pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah adalah bentuk nyata partisipasi politik yang patriotik di masa kini.
Reruntuhan ekologis, dari Sabang sampai Merauke, membuktikan penjajahan oleh keserakahan yang merusak masa depan bangsa. Namun, di atas tanah yang membara ini, bara perlawanan dan jiwa patriotisme harus menyala.
Menemukan kembali makna patriotisme berarti menyadari bahwa menyelamatkan bumi Indonesia adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air.
Kita tidak boleh bersikap apatis. Setiap tindakan kecil, dari cara mengonsumsi, kepedulian terhadap isu lingkungan, hingga keberanian bersuara melawan ketidakadilan ekologis, adalah bagian dari kontribusi untuk memerdekakan kembali negeri ini dari cengkeraman penjajah baru.
Warisan terbaik yang bisa ditinggalkan bukanlah tumpukan uang atau gedung megah di atas tanah tandus, melainkan udara bersih, air jernih, dan hutan yang hijau.*
*Andreas Maurenis Putra, Penulis merupakan alumnus S2 Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan. Praktisi Pendidikan Lingkungan di Komunitas RoemahPlanet, Bandung. Berdomisili di Kota Bandung. Penulis lepas di media nasional dan lokal.
