Frensia.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jmber, kini telah diperintahkan untuk segera menerbitkan sertifikat tanah warisan milik Nyonya Tampina.
Perintah penerbitan sertifkat tersebut, setelah adanya ketetapan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tuntutan saya mohon ditegakkan keadilan. Katanya harus tunduk kepada hukum. Nah, Kepala BPN itu kan orang hukum. Sarjana hukum semua. Mohonlah dipatuhi hukum. Janganlah melanggar hukum,” kata Mashuri selaku Kuasa Ahli Waris Nyonya Tampina dari keluarga Erli Tri Yani Hastuti, pada Rabu (11/11/2026).
Kata Mashuri, lahan tersebut semula milik Pasangan Suami Istri (Pasutri) Tuan Kind dan Kanirah. Kanirah merupakan warga Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, yang mempunyai anak bernama Tampina, di mana rumahnya berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember.
Dia berkata bahwa kepemilikan tanah Nyonya Tampina juga telah diakui seorang mantan Kepala Desa Lojejer, bernama Suyono Ihsan.
Namun, pada tahun 2023 terbit Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 140 hektare, yang dikeluarkan oleh BPN Jember. Dengan terbitnya sertifikat itu, sehingga berdampak pada keluarga ahli waris dan mengakibatkan tidak bisa menggarap lahan.
Mashuri mengaku pihaknya merasa kecolongan saat BPN Jember menerbitakan SHP di lahan warisan tersebut.
“Karena saat itu barengan dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang mana tidak mungkin beliaunya itu, akan memeriksa atau membaca satu per satu. Sehingga muncul SHP itu yang tidak memeriksa terlebih dahulu,” ujarnya.
Mashuri menjelaskan bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Nomor: 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY telah jelas berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), pada 2 November 2026.
Kata dia, amar putusan tersebut memerintahkan BPN Jember untuk segera melaksanakan perintah putusan tersebut.
“Sampai detik ini, BPN melanggar dan tidak diindahkan putusan itu. Bunyinya agar segera melaksanakan putusan untuk memerintahkan kepada Kepala BPN Jember mensertifikat kepada ahli waris,” tuturnya.
Dia juga menyoroti alasan BPN Jember yang tetap memaksa melanjutkan penerbitan SHP, meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah inkrah.
“Padahal putusan itu lebih dulu ketimbang SHP-nya. Ada apa ini? Permainan apa yang dilakukan oleh BPN Jember. Saya menuntut keadilan sampai detik ini belum dilaksanakan BPN Jember,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mashuri mengungkapkan alasan BPN Jember tidak segera menerbitkan sertifkat tersebut, karena dirasa situasinya masih tidak kondusif.
“Padahal di situ (lahan) tidak ada masalah. Kalau memang tidak kondusif, seharusnya BPN kan menggunakan alat negara. Contoh, minta bantuan kepada kepolisian. Nah, sampai detik ini tidak dilakukan oleh BPN. Ada apa BPN ini?,” tegasnya.***
