Frensia.id – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Jenggawah kabupaten Jember menggelar sosialisasi keterlibatan dan pengawasan perempuan dan kaum difabel dalam pilkada. Bertajuk Sosialisasi pengawasan partisipatif mencegah dan meminimalisir politik uang pada pemilihan serentak tahun 2024, acara ini di berlangsung khidmat di Lereng Café dan Resto Wisata I love jenggawah, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Acara ini digelar untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya lansia dan penyandang disabilitas dalam pilkada 2024. Ketua Panwaslu Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember, Habibi dalam sambutannya mengatakan ada anggapan di masyarakat kalau ibu lansia tidak begitu penting terlibat dalam pilkada, karena usia mereka yang sudah menua. Padahal keputusan politiknya seperti menentukan pilihan di pilkada sangat berdampak bagi anak atau cucu-cucunya.
“Acara ini melibatkan perempuan, khususnya ibu-ibu dan kaum difabel agar ibu-ibu punya partisipasi dalam pilkada, jangan sampai ibu-ibu dan kaum difabel menganggap tidak penting datang ke TPS, pilihan anda semua sangat menentukan bagaimana pemimpin kita kedepan.” Tuturnya saat memberi sambutan
Ia juga menegaskan agar siapapun tidak terlibat dalam politik uang, jangan hanya uang atau sembako masa depan kesejahteraan Jember atau Jawa Timur tergadaikan. Memilih pemimpin yang sesuai dengan pertimbangan dan hati nuraninya.
“Perempuan, khusunya ibu-ibu, dan kaum difabel dalam memilih pemimpin harus sesuai pertimbangan dan keyakinan nuraninya. Dilihat dulu trak rekodnya, bagus apa tidak saat calon bupati atau gubenur pernah diamanahi jabatan publik. Jangan sampai memilih karena amplopnya.” tambahnya.
Narasumber dalam acara tersebut diisi oleh Moh. Wasik, Penggiat politik dan filsafat di Dar al Falasifah Institute sekaligus akademisi UIN KHAS Jember. Ia menyampaikan Pilkada atau pemilu merupakan bentuk dan realisasi dari amanah konstitusi.
“Pilkada atau Pemilu pada umumnya adalah satu wujud realiasasi dari konstitusi bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, sebagaimana amanah UUD 45 pasal 1 ayat 2. Maknanya segala keputusan negara harus melibatkan rakyat, termasuk pemilihan presiden, DPR, Gubernur dan bupati/wali kota. Tidak boleh mereka ujuk-ujuk dilantik tanpa ada pemilihan yang melibatkan rakyat.” Tuturnya saat menyampaikan materi
Pengurus LKBHI UIN KHAS Jember bidang Non Litigasi ini juga menegaskan jangan sampai masyarakat sebagai pemilih menentukan pilihannya karena diiming-imingi uang. Menolak pemberian apapun dari calon atau tim kampanye adalah cara terbaik menyelematkan mereka dari korupsi dan kebijkan yang tidak memihak pada rakyat.
“Money politik atau politik uang merupakan perbuatan melanggar hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Imbasnya pemimpin yang terpilih dari jalan seperti ini berpotensi besar terjadinya korupsi untuk menutupi ongkos Politik, kebijakan yang tidak memihak pada rakyat dan pembangunan yang merata akan terbengkalai.” Tuturnya
Ia menegasakan agar masyarakat tidak terlibat dalam money politik, sebab pemberi atau penerima dalam sama-sama mendapatkan sanksi.
“Masyarakat harus menolak pemberian apapun dari calon dalam proses pilkada, didalam UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali Kota, siapapun yang terlibat baik itu pemberi atau penerima uang seperti Pemilih mendapatkan sanksi seperti ketentuan pasal 187 yaitu pidana kurungan dan denda. Cara terbaiknya adalah tegas menolak, melapor ke pihak yang berwenang dan pilih calon berdasarkan kualitas dan integritasnya.” Tegasnya.
