PELAPORAN TOSHAKHANA, Kasus Pertama Imran Khan Pasca Dilengserkan

Rabu, 7 Februari 2024 - 06:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Sumber,  Wallpaperaccess

Ilustrasi, Sumber, Wallpaperaccess

Frensia.id- Setelah Imran Khan dilengserkan dari jabatanya, sebagai perdana menteri Pakistan. Kasus pertama yang ditanganinya dan cukup kontroversial adalah Referensi Toshakhana. Perkara yang menjadi awal runtuh kekuasaannya di Pakistan.

Toshakhana sendiri merupakan departemen yang ada di bawah pengawasan administratif Divisi Kabinet. Pejabat publik tertentu, termasuk Perdana Menteri, diharuskan melaporkan kepada Toshakhana setiap hadiah yang mereka terima saat pelaksanaan Jabatannya.

Perkara referensi Toshakhana adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemilihan Umum Pakistan (ECP). Keputusan itu berisi tentang diskualifikasi Imran Khan sebagai mantan perdana menteri Pakistan dari jabatan publik selama lima tahun.

Penggugat dalam kasus adalah kelompok Gerakan Demokratik Pakistan. Gugatan dilayangkan pada Agustus 2022.

Imran Khan dikasuskan  karena tidak melaporkan detail hadiah Toshakhana dalam deklarasi aset tahunan yang diserahkan ke ECP. Hasil penyelidikan dikeluarkan pada 21 Oktober 2022 ECP. Isinya adalah mengumumkan Khan sebagai terpidana.

Baca Juga :  Marak Pasien Kesulitan Berobat Gratis di Jember, Wabup Djoko Susanto: Bagaimanapun Keadaannya, Tugas Pemerintah Daerah Adalah Memperhatikan Kesejahteraan Masyarakat

Ia tetap dianggap bersalah meskipun tetap tidak menyerahkan surat pencalonan untuk pemilu. Bagi Khan, hartanya adalah hadiah yang sah. Sehingga investasi dan pembangunan yang dilakukan dengan dana itu juga sah.

Cerita lengkapnya, Pada Agustus 2022, Mohsin Shahnawaz Ranjha dan politisi lain dari pemerintahan koalisi mengajukan kasus pelaporan Toshakhana. Mereka menggugat mantan perdana menteri Imran Khan gagal mengungkapkan informasi tentang hadiah dari berbagai kepala negara.

Dalam laporannya mereka menunjukkan hasil penjualan Toshakhana yang Khan peroleh dengan menjualnya secara langsung di pasar. Anggota parlemen dari Gerakan Demokratik Pakistan, sebagai pemerintah, mendesak ketua Majelis Nasional, Raja Pervaiz Ashraf. Ashraf. Kemudian, mengirimkannya kepada Sikandar Sultan Raja, Ketua KPU, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada 8 September 2022, Khan mengakui bahwa dia telah menjual empat hadiah yang dia terima dari berbagai kepala negara selama menjadi perdana menteri. Dia mengklaim membeli hadiah dari Toshakhana seharga 21,56 juta dan kemudian menghasilkan sekitar 58 juta rupiah saat dijual kembali.

Baca Juga :  Air Mata Gus Khozin Berderai, Kenang Nasehat Kedua Orangtuanya

Salah satu hadiah mengandung sebuah jam tangan Graff, beberapa kancing manset, sebuah cincin, dan sebuah pena mahal, sementara tiga hadiah lainnya mengandung empat jam tangan Rolex. Sesuai dengan pasal 63 Konstitusi Pakistan, bagian 2 dan 3, serta Pasal 62(1)(f), beberapa anggota Parlemen mendiskualifikasinya.

Keputusan ini tetap digugat oleh Khan. Walaupun ia sempat menggugat keputusan tersebut di Pengadilan Tinggi Islamabad pada tanggal 22 Oktober 2022, Namun keputusan ini tetap dianggap salah. Pada tanggal 31 Januari 2024, pengadilan tetap memvonis dan menghukum Khan dan istrinya Bushra Bibi 14 tahun. Selain itu juga harus bayar denda sekitar 1,5 miliar rupee ($5,3 juta).

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

KH Said Aqil Sirajd Tak Sehebat Gus Dur, Kalah Hadapi Cawe-cawe Jokowi di NU
Percaya? Wong Jowo Terlibat Sejak Era Kolonial Dalam Bisnis Narkoba
Dorong Pelaku Usaha untuk Salurkan CSR, DPRD Jatim: CSR Bisa Jadi Solusi Pengentas Kemiskinan
Tingkatkan Ketahanan Pangan, DPRD Jatim Berikan Bantuan Beras Kepada Masyarakat Kurang Mampu
Komik Keren! Diteliti dan Urai Keburukan Militerisme di Indonesia
Jurnalis Tempo Diteror, Dikirimi Paket Kepala Babi
Post Globalization Militarism: Kajian Interdisipliner tentang Hegemoni Ekonomi, Polarisasi Sosial, dan Tatanan Militerisme Dunia 
Catat Waktunya! BKN Edarkan Surat Pengangkatan PPPK Tahun ini

Baca Lainnya

Kamis, 3 April 2025 - 01:07 WIB

KH Said Aqil Sirajd Tak Sehebat Gus Dur, Kalah Hadapi Cawe-cawe Jokowi di NU

Sabtu, 29 Maret 2025 - 04:57 WIB

Percaya? Wong Jowo Terlibat Sejak Era Kolonial Dalam Bisnis Narkoba

Kamis, 27 Maret 2025 - 13:22 WIB

Dorong Pelaku Usaha untuk Salurkan CSR, DPRD Jatim: CSR Bisa Jadi Solusi Pengentas Kemiskinan

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:59 WIB

Tingkatkan Ketahanan Pangan, DPRD Jatim Berikan Bantuan Beras Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Minggu, 23 Maret 2025 - 17:50 WIB

Komik Keren! Diteliti dan Urai Keburukan Militerisme di Indonesia

TERBARU

Kolomiah

Lebaran yang Membumi

Rabu, 2 Apr 2025 - 23:14 WIB

Ilustrasi idul fitri 1446 H

Opinia

Lebaran: Subjek Bebas yang Memaafkan

Rabu, 2 Apr 2025 - 13:20 WIB