Peneliti Malaysia Sebut Demokrasi Terancam Di Era Presiden Jokowi

Friday, 9 August 2024 - 20:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Peneliti Malaysia Sebut Demokrasi Terancam Di Era Presiden Jokowi  (ilustrasi:Mashur Imam)

Gambar Peneliti Malaysia Sebut Demokrasi Terancam Di Era Presiden Jokowi (ilustrasi:Mashur Imam)

Frensia.id-  Peneliti asal Universiti Kebangsaan Malaysia tertarik meneliti demokrasi di era pemerintahan presiden Joko Widodo. Mereka melihat ada ancaman serius.

Muhamad MN Nadzri dan Jamaie Hamil, keduanya melakukan penelitian dengan berkolaborasi bersama seorang akademisi dari Indonesia. Hasil penelitiannya telah terbit pada tahun 2024 ini dalam UKM Journal Repository.

Keduanya memandang bahwa kebangkitan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sebagian besar dipacu oleh dinamika masyarakat. Sebenarnya, ada elit yang masih bertahan.

Meskipun beberapa mantan elit politik yang dulu berkuasa terdampak oleh perubahan politik. Namun beberapa di antaranya, masih bercokol dalam kepemimpinan Presiden Jokowi.

Secara garis besar, keduanya fokus pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia setelah era Reformasi. Kajiannya menyoal perubahan peran elit dalam politik dan ekonomi di era reformasi hingga saat ini.

Menurutnya, pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto, para elit dengan mudah memperluas bisnis mereka karena sistem oligarki yang erat kaitannya dengan kekuasaan politik. Dalam situasi ini, banyak akses dan keuntungan yang besar bagi elit dalam menjalankan usaha mereka tanpa banyak hambatan.

Baca Juga :  Datang ke Jember, Komisi D DPRD Jatim Bahas Jalan Rusak dan Tambang Ilegal

Tentu berbeda ketika reformasi tiba. Ada dinamika yang melahirkan perubahan besar dalam struktur politik Indonesia, para elit bisnis dan oligarki menghadapi tantangan baru.

Untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka harus terlibat lebih dalam di dunia politik. Hal demikian untuk memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terjaga.

Mereka tidak bisa hanya mengandalkan hubungan dekat dengan penguasa. Akan tetapi juga harus aktif dalam proses politik.

Salah satu yang harus dilakukan, adalah mendukung partai politik dan calon-calon yang berpotensi melindungi atau bahkan memperluas kepentingan mereka.

Puncak sukses upaya para elit tersebut ini terlihat jelas selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal dengan pendekatan pragmatisnya, Jokowi berusaha untuk menjembatani berbagai kepentingan, baik dari pihak pemerintah, elit politik, maupun bisnis.

Baca Juga :  Selenggarakan Taswirul Afkar! Ketua Ansor Jember Dorong Pemuda NU Berpihak Pada Sipil

Tujuannya, tentu untuk menciptakan kebijakan yang lebih inovatif dan efisien. Mereka berharap dapat mempercepat pembangunan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Namun, ironisnya, upaya ini justru mengarah pada penguatan kecenderungan otoritarianisme. Dinamika politik malah tambah terlihat sentralistis.

Jokowi menghadapi tekanan besar dari elit partai dan oligarki yang ingin memastikan kepentingan mereka tetap terjaga. Akibatnya, dinamika politik Indonesia menjadi semakin terkonsentrasi di tangan elit

Kondisi ini tentu sangat memperburuk kelemahan dalam institusi-institusi pemerintahan. Kekuatan eksekutif yang semakin besar menciptakan monarki yang nyata.

Tak ada lagi kontrol kebijakan. Bahkan pembuatan kebijakan semakin tak terbuka dan tak lagi terlihat akuntabel.

Hak-hak warga negara sangat terancam, karena semakin terbatasnya akses terhadap proses pengambilan keputusan dan kontrol terhadap pemerintah. Hal demikian menciptakan lingkungan politik yang semakin tidak sehat

Kekuatan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Sementara, suara rakyat semakin tersisih.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan
NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit
Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI
Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur
Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD
Bupati Fawait Tinjau 231 KK Terdampak Angin Kencang di Ledokombo

Baca Lainnya

Friday, 20 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Friday, 20 November 2026 - 14:25 WIB

NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit

Thursday, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI

Tuesday, 17 November 2026 - 21:04 WIB

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur

Friday, 13 November 2026 - 21:50 WIB

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap

TERBARU

Pelantikan Kepengurusan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masa Bakti 2025–2027, yang dilantik oleh Kemenag RI. (Foto: Humas Kemenag RI).

Educatia

Pengurus Forum Humas PTKIN 2025–2027 Resmi Dilantik Kemenag RI

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:47 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading