Frensia.id- Kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tampak dianggap semakin mencekik perekonomian rakyat. Itu sebabnya, Pergerakan Mahasiswa islam indonesia Jawa Timur (PKC PMII Jatim) meredang.
Pasalnya, gaji pekerja swasta dan buruh lepas, akan dipotong sebagai bagian dari iuran. Apalagi dikabarkan pemerintah mendorong program ini terealisasi paling lambat dimulai 2027 mendatang.
Hal demikian tentu mendapat Penolakan oleh PKC PMII Jatim.
“Potongan yang dibebankan dalam program Tapera mencapai 3 persen. Jumlah ini dengan rincian iuran yang dibebankan 2,5 persen kepada pekerja dan 0,5 persen pemberi kerja dari upah pekerja sebulan. Hampir seluruh asosiasi serikat buruh menolak kebijakan ini. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KASPI) mengkritik program ini dan menilai kebijakan ini akan membebani buruh serta masyarakat ekonomi menengah dan bawah“, Ucap Lutfi Wakil Ketua bidang Gerakan PKC PMII Jawa Timur
Sebagaimana diketahui Kebijakan Tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.
“Nasib kelas menengah dan bawah di Indonesia semakin berat di tengah kondisi ekonomi nasional yang penuh tekanan dan ketidakpastian“, tambah Lutfi kepada Frensia.id
Bahkan ia juga menggambarkan rata-rata UMK di Jawa Timur yang masih rendah. Baginya, tak masuk akal jika masih dipotong.
“Sebagai gambaran rata-rata UMK di jawa timur sekitar 2,5 juta rupiah apabila ini dipotong iuran BPJS dan ditambah tapera maka kemungkinan hanya tersisa 2 juta rupiah untuk bertahan hidup selama satu bulan, tentu ini sangat tidak cukup dan memprihatinkan ditambah dengan makin melambungnya harga-harga bahan pokok maka semakin tercekik hidup masyarakat miskin di indonesia“, tambahnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kalkulasi ekonomi dan jerat kemiskinan yang semakin ekstrem tersebut, dalam pres rilis resmi yang diedarkan, maka PKC PMII Jatim dengan tegas menolak kebijakan secara menyeluruh dan tanpa terkecuali.
Bahkan juga tercatat, PMII Jawa Timur dikabarkan akan melakukan konsolidasi pengawalan serius. Apabila kebijakan Tapera ini dipaksakan maka PKC PMII Jatim akan melakukan aksi demonstrasi yang masif guna membatalkan kebijakan sepihak pemerintah tersebut.
