Oleh: Mashur Imam,M.E*
FRENSIA.ID- Transisi kekuasaan itu ibarat janji manis mantan yang ngajak balikan, di awal janjinya selangit soal supremasi sipil, praktiknya? Balik lagi ke toxic relationship yang lama.
Sejak tampuk kepemimpinan beralih ke tangan Bapak Presiden kita saat ini, ruang publik kita seolah kembali diintai oleh hantu lama bernama militerisme. Slogan gagah “TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” belakangan ini terdengar seperti punchline stand-up comedy yang gagal dan terlalu dark. Pasalnya, di lapangan, slogan itu rasanya sudah di-remix menjadi, “…dan mengeksekusi rakyat.”
Dari tahun 2025 sampai kuartal pertama 2026, masyarakat disuguhi tontonan thriller aparat yang bikin kita bertanya-tanya: ini institusi pertahanan negara atau franchise preman berseragam? Dan lucunya, tiap kali ada kasus, dalih “oknum” selalu dikeluarkan bagai kartu sakti. Masalahnya, kalau “oknum”-nya sudah sebanyak dan sesistematis ini, rasanya kata itu butuh diredefinisi di KBBI.
Mari kita bedah catatan hitam (yang saking hitamnya sudah nggak kelihatan logikanya) ini satu per satu.
2025, Tahun Beralihnya Profesi Menjadi Mafia Part-Time
Di awal 2025, publik dikejutkan oleh eksekusi bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman, di Tol Tangerang-Merak. Kalau Anda pikir pelakunya kartel narkoba ala-ala Pablo Escobar, Anda salah besar. Pelakunya adalah tiga anggota TNI Angkatan Laut. Jari yang harusnya dilatih untuk menjaga kedaulatan laut kita, malah asyik menarik pelatuk pistol dinas—yang dibeli pakai pajak rakyat—cuma buat ngelindungin sindikat penadah mobil rental. Coba bayangkan, prajurit maritim turun ke jalan tol ngurusin mobil Avanza sewaan. Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung, Ndan!
Masuk bulan April di Kalimantan Selatan, arogansi ini memakan korban jurnalis perempuan bernama Juwita. Pelakunya? Lagi-lagi dari matra laut, Kelasi Satu Jumran. Karena urusan asmara, insting militer yang harusnya buat hadapin ancaman negara malah dipakai buat menghabisi warga sipil. Waktu rekonstruksi perkara dengan 33 reka adegan, dia memperagakannya dengan sangat chill dan tanpa beban, seolah lagi bikin video tutorial YouTube, bukan adegan pembunuhan. Maskulinitas beracun ditambah arogansi militer ternyata adalah resep bencana paling paripurna.
Lalu di Agustus-September 2025, kita sampai pada titik di mana harga nyawa manusia terjun bebas gara-gara inflasi moral. Kepala Cabang bank BUMN diculik dan dibunuh oleh komplotan yang melibatkan dua oknum TNI AD (Serka N dan Kopda FH) demi merampok rekening pasif. Yang bikin otak publik korslet, Kopda FH mau-maunya jadi eksekutor lapangan cuma dengan uang muka operasional Rp5 juta! Lima juta rupiah, Saudara-saudara. Harga nyawa warga sipil sekarang ternyata lebih murah dari iPhone second. Aparat pemegang monopoli kekerasan sah negara kok beralih fungsi jadi hitman bertarif eceran?
2026, Munculnya Vibes Orde Baru
Masuk tahun 2026, trennya bergeser. Bukan lagi sekadar motif ekonomi perut, tapi naik kelas jadi thriller politik. Kekuasaan sang purnawirawan tampaknya bikin kritik kembali punya harga setara darah.
Bulan Maret 2026, ada “Kasus Alfian”. Warga Ciracas ini hilang dan tahu-tahu ditemukan terkubur sedalam 3 meter di lahan kosong Cikeas. Cara eksekusinya begitu rapi. Menggali lubang 3 meter itu butuh dedikasi, skill, dan alat. Jelas bukan kerjaan pembunuh amatir yang hobi rebahan. Wajar kalau publik suudzon ada aparat yang terlibat. Tapi sampai sekarang, nama tersangka resmi masih disimpan rapat-rapat layaknya resep rahasia Krabby Patty.
Tak berhenti di situ, Andrie Yunus dari KontraS disiram air keras oleh dua orang berboncengan motor. Polisi dengan gaya khasnya menyebut pelaku sebagai OTK (Orang Tak Dikenal). Hebat betul OTK ini, organisasinya selalu hadir tiap ada aktivis HAM yang vokal mengkritik RUU TNI, tapi membernya nggak pernah ketahuan. Teror air keras ini benar-benar replikasi gaya pengecut era Orba. Serasa diajak time travel, tapi ke bagian sejarah yang paling ogah kita ulang.
Tak hanya di tingkat elit, Koter (Komando Teritorial) juga punya ceritanya sendiri. Di Flores Timur, dua warga sipil dianiaya oknum Babinsa gara-gara… mencuri kelapa. Iya, kelapa. Pohon berdaun menyirip itu. Ditambah lagi gosip bahwa si oknum minta “uang damai” Rp10 juta. Ini kelapanya diimpor dari Asgard atau bagaimana? Mentalitas “tuan tanah” ini bikin warga kecil selalu jadi samsak empuk aparat atas nama “pendisiplinan”.
Pensiunkan Mitos “Oknum”, Tolak Peradilan Eksklusif!
Rentetan kejadian dari 2025 sampai awal 2026 ini bukan lagi alarm darurat, tapi sirene kiamat kecil buat demokrasi kita. Narasi bahwa ini semua cuma kerjaan “oknum” adalah gaslighting massal kelas wahid. Institusi nggak bisa terus-terusan berlindung di balik kata sakti itu kalau kejadiannya sudah terjadwal mirip arisan ibu-ibu RT.
Akar masalahnya cuma satu, yakni impunitas yang difasilitasi negara. Selama prajurit yang membunuh sipil masih diadili di Peradilan Militer—sebuah sistem yang eksklusivitas dan ketertutupannya ngalahin klub VIP malam hari—mereka akan terus merasa kebal. Revisi UU Peradilan Militer itu harga mati. TNI yang melakukan kejahatan sipil ya harus diadili di peradilan sipil. Jangan ada diskon hukuman apalagi privilese.
Di bawah pemerintahan saat ini, kalau rentetan kejahatan berdarah ini dibiarkan lewat begitu saja tanpa perombakan radikal, kita mending siap-siap saja. Rumah tak lagi aman, jalanan jadi area survival, dan demokrasi kita pelan-pelan ditikam oleh laras senjata yang gajinya kita bayar sendiri lewat pajak. Sejarah akan mencatat, di era ini, rakyat tidak dijajah asing, tapi dikerjain habis-habisan oleh bodyguard-nya sendiri. Semua ini adalah PR terberat presiden kita tercinta, Prabowo Subianto.
*Penulis adalah Founder Dar Al Falasifah, Sekretearis Lakpesdam PCNU Jember, Dosen STAICI Situbondo dan Penyuluh Agama Islam KUA Kaliwates
*Artikel ini merupakan pendapat pribadi dari penulis opini, Redaksi Frensia.id tidak bertanggungjawab atas komplain apapun dari tulisan ini
