Frensia.id – Anggota Komisi A DPRD Jember, dari Fraksi PDI-Perjuangan, Tabroni, merespons terkait capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jember, masih 139.966 akun dari total jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik sebanyak 2.020.216, per 6 November 2026.
Tabroni menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, memasang target capaian IKD tersebut, dari persentase yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sebesar 30 persen.
“Artinya IKD masih belum memasyarakat di Jember ini, karena persentasenya masih 6 persenan. Harusnya diberi target. Misalnya mencapai bisa 20 persen begitu. Dengan punya target kita bisa mengejar ada optimisme,” kata dia, pada Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, dengan jumlah akun IKD tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jember yang belum memiliki IKD.
Lebih lanjut, Tabroni menyoroti program jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, dalam mengejar target IKD di seluruh kecamatan di Jember.
Menurutnya, Dispendukcapil bisa bersinergi melaksanakan program jemput bola target IKD tersebut, dengan menggandeng sejumlah instansi pendidikan.
“Tiidak harus desa juga, bisa di sekolah-sekolah SMA yang sudah punya e-KTP, di pondok-pondok pesantren, di instansi pemerintah boleh. Di situlah nanti akan ada percepatan daripada target-target yang diharapkan,” tuturnya.
Tabroni juga mengatakan bahwa aktivasi IKD yang mensyarakatkan warga harus memiliki telepon, bisa menargetkan satu akun per satu rumah terlebih dahulu.
“Nah, tapi tentunya sudah banyaklah, satu rumah itu pasti paling tidak punya satu handphone di rumah itu masing-masing. Nah, kita kejar itu saja dulu,” ucapnya.
Selain itu, menurut Tabroni, aktivasi IKD bertujuan penyelarasan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar dalam memberikan bantuan sosial (Bansos) bisa tepat sasaran.
“Kalau data Perlinsos, siapa saja yang akan mendapatkan bantuan, di mana alamatnya, bagaimana kondisi sosial ekonominya itu lebih jelas, akurat verifikasinya,” ujarnya.
Dia juga meminta agar akun IKD diterima sebagai pengganti KTP fisik, untuk aktivitas urusan administrasi BPS, Perbankan, dan berbagai layanan umum.
“Artinya Dispendukcapil (perlu) mensosialisasikan itu lewat berbagai macam cara mereka, sampaikan bahwa IKD sama dengan (KTP) fisik begitu. Harusnya, ini kebijakan pusat kan ya. Nah, dengan begitu orang tidak perlu bawa kartu fisik (KTP),” tegasnya.***
