Penulis: Ridwan Khamid, Kasatkorcab Banser Kencong
Frensia.id- Ulama sudah bersuara. Fatwa sudah keluar. Isinya jelas: sound horeg harus dibatasi, karena mudharatnya nyata. Warga terganggu, kaca pecah, bayi trauma, orang sakit makin parah. Tapi fatwa itu seperti angin lalu. Bukan karena fatwanya salah. Tapi karena di lapangan, yang berlaku bukan fatwa, bukan aturan, bukan undang-undang. Yang berlaku adalah: asal bayar, izin keluar.
Ini yang dirasakan masyarakat. Aturan soal batas kebisingan itu ada. Aturan soal jam malam itu ada. Aturan soal tonase sound, soal izin keramaian, soal ketertiban umum, semuanya ada di atas kertas. Tapi di jalan, ceritanya beda. Sound horeg dengan puluhan subwoofer, dengan volume sampai memekakkan telinga, tetap bisa jalan. Tetap bisa lewat kampung, tetap bisa manggung semalaman. Padahal jelas-jelas melanggar batas.
Kok bisa lolos? Jawaban yang beredar di masyarakat itu pahit: karena sudah ada uang keamanan. Uang keamanan. Istilah yang halus untuk sesuatu yang tidak halus. Begitu uang itu diserahkan, tiba-tiba semua yang tadinya dilarang jadi dibolehkan. Yang tadinya melanggar, jadi seolah-olah sudah sesuai prosedur. Yang tadinya harus ditindak, malah dikawal.
Di sinilah ironi terbesarnya. Ulama yang tidak punya senjata, tidak punya borgol, tidak punya wewenang menilang, justru yang paling berani mengingatkan. Ulama yang hanya bermodalkan lidah dan fatwa, justru yang paling lantang membela warga yang terganggu. Sementara penegak hukum, yang punya senjata, punya pasal, punya wewenang penuh untuk menertibkan, justru yang paling diam.
Diam ketika volume sudah melampaui batas. Diam ketika warga mengeluh. Diam ketika fatwa ulama sudah jelas-jelas menyebut ada mudharat. Diamnya itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya: ini diam karena tidak tahu, diam karena tidak berani, atau diam karena sudah dibayar?.
Pertanyaan itu wajar muncul. Karena kalau penegakan hukum itu tegas, tidak mungkin sound horeg yang jelas-jelas melanggar bisa lewat begitu saja di depan aparat. Tidak mungkin acara yang sudah jelas mengganggu ketertiban bisa tetap berjalan seolah-olah tidak ada masalah.
Kalau rakyat kecil parkir sembarangan saja langsung ditilang. Kalau rakyat kecil tidak pakai helm saja langsung dihentikan. Tapi kalau sound horeg dengan puluhan ton speaker yang bikin satu kampung tidak bisa tidur, kok bisa dibiarkan?
Masyarakat tidak buta. Masyarakat melihat pola itu. Ada yang lapor, tidak ditanggapi. Ada yang protes, malah dibilang tidak menghargai hiburan rakyat. Ada yang mengadu soal anaknya yang kejang karena kaget, malah disuruh mengalah.
Lalu fatwa ulama mau diapakan? Mau ditaruh di mana? Fatwa ulama itu bukan sekadar imbauan moral. Itu adalah peringatan agama. Tapi kalau penegak hukum saja tidak menggubrisnya, bagaimana masyarakat mau percaya bahwa hukum itu masih ada? Di sinilah letak luka yang paling dalam.
Ulama disalahkan di media, dibilang anti-UMKM, dibilang tidak paham ekonomi. Padahal ulama hanya menjalankan tugasnya: mengingatkan. Sementara pihak yang seharusnya menegakkan aturan, yang seharusnya melindungi warga yang terganggu, justru terkesan tutup mata.
Kalau terus begini, yang rusak bukan hanya gendang telinga warga. Yang rusak adalah kepercayaan masyarakat kepada hukum itu sendiri. Karena masyarakat akhirnya akan berpikir seperti ini: “Buat apa ada fatwa, kalau bisa dibeli dengan uang keamanan? Buat apa ada aturan, kalau izin bisa keluar asal bayar?” Dan kalau kepercayaan itu sudah hilang, yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terus menggema: Ulama sudah mengingatkan dan berfatwa. Penegak hukum kemaman.






