Menambah Jumlah Kementerian? Prabowo Sebut Nigeria Cocok Ditiru, Ternyata Termiskin Keenam Sedunia

Sabtu, 25 Mei 2024 - 03:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Menambah Jumlah Kementerian? Prabowo Sebut Nigeria Cocok Ditiru, Ternyata Termiskin Keenam Sedunia (Sumber Elemen; Tengkapan Layar TVOnes)

Gambar Menambah Jumlah Kementerian? Prabowo Sebut Nigeria Cocok Ditiru, Ternyata Termiskin Keenam Sedunia (Sumber Elemen; Tengkapan Layar TVOnes)

Frensia.id- Prabowo Subianto membebarkan bahwa bisa saja jumlah kementerian ditambah. Baginya, tak ada masalah dalam kebijakan tersebut. Beberapa negara sebenarnya telah banyak melakukannya. Salah satu yang disebutkannya adalah Nigeria. Ternyata negara ini berada pada urutan termiskin di dunia.

Pernyataan ini dikemukakannya saat program wawancara eksklusif di TVOne kemarin,23/05/2024. Ia kebetulan ditanya tentang isu penambahan jumlah kementerian oleh Chacha Annisa pada program tersebut.  

.“..mengingat bapak ingin memasukkan teman yang banyak dalam pemerintahan bapak. Itu juga yang membuat, wah ini bagaimana kemudian susunan kabinet. Karena saat ini yang menyeruak adalah dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian. Itu benar tidak pak ada penambahan?”, tanya Chacha.  

Prabowo menyatakan pertanyaan demikian sangat menarik sebab ada yang mempermasalahkan. Padahal menurutnya, yang perlu dipertanyakan lebih awal adalah mampu tidak pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyejahterakan masyarakat.

Bahkan, ternyata Prabowo telah menyiapkan data untuk menjawab pertanyaan Chaca. Ia mengaku mempersiapkan contekan data untuk disampaikan ke publik. Data dianggapnya sangat penting.  

Berdasarkan data disiapkan ternyata berisi bukti negara-negara yang memiliki banyak kementerian. Beberapa negara diantaranya, Timur Leste dengan jumlah pendudukan 1,3 jua orang. Luasnya setengah pulau Timor. Negara ini memiliki 27 kementerian. Padahal jumlah penduduknya kurang kalah pada kabupaten Bogor.

Baca Juga :  Sering Macet, Komisi C Berencana Lakukan Penutupan Simpang Empat Argopuro

Ia juga sebut Kamboja dengan jumlah penduduk 12 juta. Luas tanahnya hampir sama dengan Jawa barat. Jumlah kementerian 33. Singapura pun demikian, sebesar Bogor kementerian 19. India jumlah kementerian 58.   

Mungkin yang paling cocok sama kita itu, Nigeria. Nigeria jumlah penduduknya 228 juta. Kita 280, dia 228. Saya kiran cakupan wilayahnya, dia juga luas, tapi kita lebih luas. Dia punya kementerian 46 ”, ucapnya menjelaskan.

Jadi menurutnya tidak ada masalah dalam jumlah. Yang terpenting adalah ada hasilnya buat rakyat. Selain itu, ia juga mengaku penting mempertimbangkan efisiensi anggaran. Untuk masalah efisiensi, ia jelaskan telah ditanggulangi dengan e-governance.

Klaim Prabowo yang menjelaskan penambahan jumlah kementerian lebih cocok dengan didasarkan pada negara Nigeria tampaknya adalah dalil tentang jumlah kementerian yang menjadi polemik saat ini. Ia mengajak semua pihak untuk memberikan masukan pada soal cara melaksanakan tugasnya.

Frensia.id juga melakukan pengecekan kepada sumber data yang disampaikan oleh Prabowo pada acara kemarin. Khususnya, terkait dengan profil tata kelola pemerintah Nigeria yang disebut paling cocok dengan Indonesia.

Baca Juga :  Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro

Dilansir dari Birtanica, jumlah penduduk Nigeria seperti yang dinyatakan oleh Prabowo yakni, 228 juta. Kementerian juga benar yakni 46 kementerian.

Hanya saja, jika penambahan jumlah kementerian dianggap cocok didasarkan pada Nigeria, tampak tidak baik. Apalagi Prabowo mengungkapkan fungsi ditambah atau tidak, mesti didasarkan pada pengembangan kesejahteraan masyarakat, tentu Nigeria bukan negara yang patut dicontoh.

Sebagaimana dilaporkan dalam World Population Review, Nigeria adalah negara termiskin keenam. Masih lebih kaya negara Liberia dan Afghanistan. Pendapatan Perkapita Afghanistan berkisar Rp 26,4 juta lebih tinggi dari Chad yang berada dinomor 8 dengan $ 1.640 atau Rp 25,7 juta.

Setelah itu, masih ada Liberia yang penduduknya berpenghasilan Liberia $ 1.620 dollar AS  atau Rp 25,3 juta/kapita. Nigeria berada di posisi keenam dengan pendapatan perkapita Nigeria $ 1.510 dollar AS  atau sekitar Rp 23,6 juta.

Jadi jika penambahan jumlah kementerian didalihkan dengan tata kelola negara Nigeria, tentu tidak cocok. Pasalnya, tata kelola yang dilaksanakan belum terbukti menjamin kemakmuran masyarakat.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember
Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal
Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro
PKB Jember Optimis Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Ekonomi Daerah
Komisi C DPRD Jember Genjot Penyelesaian Jalur Gumitir Dipercepat
Komisi C DPRD Jember Pastikan Kesiapan Reaktivasi Bandara Notohadinegoro
Jalur Gumitir Ditutup, Anggota DPRD Jatim: Dampaknya Tidak Seperti Sekarang Jika Pembangunan JLS Selesai
Wabup Mangkir Paripurna, Fraksi Nasdem: Harusnya Hadir Meski Tak Diundang

Baca Lainnya

Selasa, 19 Agustus 2025 - 22:26 WIB

Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:20 WIB

Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal

Selasa, 19 Agustus 2025 - 13:52 WIB

Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 10:53 WIB

PKB Jember Optimis Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Ekonomi Daerah

Jumat, 15 Agustus 2025 - 21:11 WIB

Komisi C DPRD Jember Genjot Penyelesaian Jalur Gumitir Dipercepat

TERBARU

ilustrasi Gedung MK yang tampak retak, menggambarkan rapuhnya independensi lembaga penjaga konstitusi di tengah tekanan politik.

Opinia

“Jangan Menghantam DPR”: Retaknya Independensi MK

Jumat, 22 Agu 2025 - 10:40 WIB