Frensia.id – Eep Saefulloh Fatah, atau yang dikenal Bang Eep telah berbicara potensi pemakzulan Jokowi sebagai Presiden sehari setelah pendaftaran Gibran Rakabuming Raka ke KPU sebagai pasangan Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan saat pendiri Polmark Research Center ini diundang menjadi narasumber dalam Abraham Samad Speak Up pada Kamis 26 Oktober 2024.
Ia menyampaikan pemakzulan terhadap Jokowi dapat terjadi dengan belajar dari kasus-kasus pemakzukan di Amerika Latin dalam system presidential multi partai.
Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan pemazulan terjadi di Amerika Latin, diantaranya:
Pertama, terbukti ada skandal, yang terverifikasi secara hukum dan politik menyangkut langsung pada presiden.
Presiden dapat dimakzulkan kalau bisa dibuktikan melakukan skandal. Atau ada pelanggaran dan penyelewengan yang bisa dibuktikan dan presiden pelakunya.
Terkait dengan kasus MK dan pencalonan Gibran menurutnya bisa didiskusikan bersama, biarkan rakyat yang menilai.
Lebih lanjut, skandal tersebut ada dua, yakni skandal pokok dan penyerta di sekitarnya. Skandal penyerta telah banyak terjadi dan secara telanjang dilihat oleh rakyat.
Adapun skandal pokoknya adalah ketika presiden menggunakan kekuasaannya sampai menciptakan situasi seperti yang sekarang. Ditandai dengan nepotisme yang sangat akut.
Sehingga, faktor pertama ini menurutnya sangat tersedia tinggal bagaimana rakyat akan bergerak untuk menyikapinya.
Kedua, Kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata.
Survei telah meninah bobokan publik terkait kepuasaan terhadap pemerintahan Jokowi yang sampai diatas 70% atau 80%.
Sampai ada tokoh suatu yang mengatakan agar ditambahkan nama Jokowi di belakang nama Gibran. Supaya orang-orang yang puas terhadap Jokowi memilih Prabowo-Gibran.
Padahal kenyataannya tidak semuanya rakyat puas atas kebijakan Jokowi. Bahkan, tidak sedikit yang merasa kecewa utamanya di akhir pemerintahannya.
Mungkin rangkaian peristiwa-peritiwa akhir-akhir menjadi bukti ungkapan pria kelahiran Bekasi tersebut. Dari aksi protes beberapa perguruan tinggi hingga aksi mahasiswa. Maka, faktor kedua ini dapat kita lihat sangat tersedia.
Ketiga, Resistensi parlemen yang melembaga dan kuat, sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain-lain dari Gerakan sosial diluarnya.
“Ini tidak tergantung pada presiden”
Benar bahwa presiden mengendalikan partai sedemikian rupa, dengan cara memberikan mereka kedudukan di dalam pemerintahannya, dengan begitu seolah-olah presiden menjadi ketua dewan Pembina semua partai serta-merta.
Hal ini dapat terlihat bagaimana perbedaan presiden Jokowi dalam membentuk kabinet dari periode pertama dan kedua. Periode pertama, Jokowi sangat hati-hati dan selektif.
Calon Menteri sampai harus dinilai oleh KPK yang pada waktu itu Abraham Samad masih menjabat. Dicitrakan begitu rupa, bahwa kabinet pertama dibentuk dengan menimbang betul dengan betapa bersihnya calon-calon Menteri.
Sedangkan, pada periode kedua, muncul kecenderungan senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan seseorang itu secara politik. Jadi semakin kotor, anggota kabinet, semakin baik, karena semakin bisa dikendalikan.
“Kalau nanti salah, kita nanti dengar jawaban dari presiden”, ungkapnya.
Pria yang pernah membantu mengatarkan Jokowi menjadi presiden ini menegaskan bahwa pembentukan kabinet periode kedua sangat berbanding terbalik dengan termin pertama.
“Ini sistem sandera yang diciptakan. Hal ini menjadi sesuatu yang kelihatannya baik-baik saja, tapi keropos di dalam”, katanya.
Nah, Ini dapat terealisasi, jika Megawati dan dengan PDI Perjuangan ditambah dengan PPP ternyata punya kemarahan yang terpendam dan kemudian teriak.
Sementara koalisi perubahan ada Nasdem dan PKB yang sekarang secara jelas diluar Jokowi tentu akan sangat memungkin mendukung hal itu.
Dimana para wakilnya di Parleman akan angkat bicara sehingga resistensi ini dapat bisa terwujud.
Keempat, Keresahan publik yang meluas.
Kalau ada anggapan kemarahan terhadap Jokowi belum meluas. Jangan lupa, Kemarahan itu banyak yang terpendam ada silent majority yang sering terlupakan. Dengan silent majority dalam beberapa kasus dapat menyebabkan perubahan yang begitu dahsyat, seperti kasus 1998.
Dalam kasus lain, seperti di Amerika Serikat. Apa yang menyebabkan Donald Trump kalah dari Joe Biden. Bukan karena Joe Biden sebegitu hebat, sebegitu muda dan seterusnya. Tapi tiba-tiba ada silent majority yang mengatakan ‘Its Enough, saya tidak boleh lagi diam’.
Kalau di NU hari kira-kira, mereka mengatakan “Fikih mewajibkan saya untuk memihak hari ini. Tidak bisa lagi saya netral”.
Ia menegaskan bahwa mengatakan itu semua karena menjalankan fungsi sebagai warga negara yang diatur konstitusi.
“Saya tidak ingin negara saya rusak. Saya tidak ingin demokrasi sakit parah. Saya tidak ingin presiden dipermalukan”, katanya.
“Kalau ternyata presiden melakukan perbuatan yang memalukan dirinya sendiri, saya tidak punya kuasa. Maka kekuasaan kita berbicara seperti ini, mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang mendapat amanat yang dipinjamkan dari rakyat,” imbuhnya.
“Mohon diingat Pak Jokowi, anda sebagai presiden, tumbuh dari satu akar yang sangat kuat, yaitu populisme, yang dibiarkan berkembang oleh demokrasi. Dimana hati dan dukungan rakyat bisa diambil dengan berbagai Tindakan populer”, pungkasnya.
Terbukti Jokowi menjadi wali kota dua kali, gubernur satu kali, dan presiden dua kali. Tetapi ia mengingatkan, kalau akar itu kemudian keropos, Jokowi berbuat seenaknya, dan membuat rakyat, publik merasa rasa keadilan terciderai , mereka merasa dikihianati. Sebagai pohon sebesar apapun ketika akarnya keropos dan kering, akan tumbang.
Maka, menurutnya bagi Indonesia tahun ini memasuki years of voting dangerously, dan years of leading dangerously bagi Jokowi.
