Frensia.id – Anggota Komisi II DPR RI, H. Muhammad Khozin, M.A.P. atau Gus Khozin, menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu di Jember yang dinilainya masih menyisakan “catatan hitam” dalam proses demokrasi. Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2025 yang digelar bersama KPU Republik Indonesia, Minggu (11/5/2025) di Ballroom Hotel Aston Jember.
Anggota DPR RI Fraksi PKB ini menekankan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu demi terciptanya proses yang jujur dan adil.
“Di Jember, penyelenggaraan pemilu punya catatan hitam dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, ke depan perlu netralitas penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil,” ujar Gus Khozin.
Ia menambahkan bahwa keadilan dalam pemilu hanya akan terwujud apabila semua pihak yang terlibat bertindak secara profesional.
“Tidak akan ada keadilan dalam Pemilu jika semua pihak yang terlibat tidak bertindak secara profesional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Khozin juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Komisi II DPR RI tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah ini dinilai penting sebagai respons terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang sekaligus memperbaiki sistem demokrasi yang ada.
“Memilih pemimpin yang baik harus dilalui dengan sistem yang baik pula. Salah satunya, saat ini DPR RI Komisi II sedang melakukan persiapan revisi UU Pemilu. Hal ini penting untuk merespons perubahan masyarakat dan memperbaiki sistem pemilu kita,” jelasnya.
Meski demikian, Gus Khozin menyadari bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bukanlah satu-satunya jawaban untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan. Namun, ia menilai langkah tersebut merupakan wujud komitmen konkret dalam memperbaiki kekurangan yang ada.
“Memang revisi UU Pemilu tidak menjamin keadilan dan kesetaraan, tapi setidaknya ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki kekurangan itu,” pungkasnya.
Selain Gus Khozin, hadir pula sebagai narasumber Hendra Wahyudi dari KPU Kabupaten Jember. Ia menyampaikan bahwa sistem pemilu di Indonesia secara prinsip sudah cukup lengkap, meskipun masih ada ruang untuk revisi. Ia menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun kesadaran politik yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Assunniyah Kencong Jember, Drs. Achmad Syaikhu Yusuf, memberikan perspektif dari sudut pandang Islam. Ia menyoroti pentingnya manajemen politik yang beretika sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam membangun kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab*
