Frensia.id – Pemerintah Tiongkok melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menyatakan penentangan keras terhadap resolusi terbaru yang diadopsi oleh Parlemen Eropa.
Hal ini sebagaimana pernyataan yang dibuat dalam konferensi pers reguler di Beijing pada tanggal 11 Oktober 2024.
Resolusi tersebut mengecam pemerintah Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di beberapa wilayah termasuk Xinjiang, Xizang, Hong Kong, Makau, dan Tiongkok daratan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Beijing.
Menurut Mao Ning, resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak berdasarkan fakta yang akurat dan merupakan bentuk campur tangan yang serius dalam urusan dalam negeri serta kedaulatan peradilan Tiongkok.
“Resolusi ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional,” jelas Mao Ning pada tanggal 11/10/2024.
Lebih lanjut, Mao Ning menekankan bahwa situasi hak asasi manusia di Xinjiang saat ini jauh lebih baik daripada yang digambarkan.
“Xinjiang menikmati stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Masyarakat di sana menjalani kehidupan yang bahagia dan kebijakan Tiongkok terkait Xinjiang mendapatkan dukungan luas dari rakyatnya,” ucap Mao Ning.
Pemerintah Tiongkok juga mengkritik sikap Parlemen Eropa yang menutup mata atas masalah hak asasi manusia di Eropa sendiri serta bencana kemanusiaan di tempat lain seperti Gaza, menggambarkan hal tersebut sebagai contoh dari standar ganda yang diterapkan oleh Parlemen Eropa.
“Kami mendesak Parlemen Eropa untuk berhenti mengarang kebohongan untuk menjelekkan Tiongkok, berhenti mencampuri urusan dalam negeri kami, dan berhenti menerapkan standar ganda dalam menangani masalah hak asasi manusia,” tegas Mao Ning.
Resolusi yang diadopsi oleh Parlemen Eropa juga menghimbau para pelaku bisnis yang beroperasi di Tiongkok untuk mematuhi kewajiban uji tuntas hak asasi manusia dan mendesak Uni Eropa serta negara-negara anggotanya untuk menerapkan sanksi tambahan terhadap pejabat tinggi dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.
Sebelum konferensi pers berakhir, Mao Ning menyatakan bahwa Tiongkok akan mengajukan protes serius kepada Uni Eropa dan mengingatkan bahwa hanya rakyat Tiongkok yang memiliki suara terbaik tentang situasi hak asasi manusia di negara mereka.
“Kami meminta Parlemen Eropa untuk merefleksikan diri, meninggalkan kesombongan dan prasangka, dan menghormati kedaulatan Tiongkok serta jalur pengembangan hak asasi manusia yang dipilih secara independen oleh rakyat Tiongkok,” tutup Mao Ning.
