Masa Tenang Pemilu, Media dan Lembaga Survey Harus Hati-Hati

Sunday, 11 February 2024 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Sumber Freepik dan pngtree

Ilustrasi, Sumber Freepik dan pngtree

Frensia.id- Setelah masa kampanye selesai, saat ini memasuki masa tenang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat 36, dijelaskan bahwa di masa tenang dilarang melakukan kegiatan kampanye. Bahkan Media dan lembaga survey juga harus hati-hati dalam mempublikasi sesuatu.

Lantas bagaimana aturannya?

Dalam atutan yang berlaku, dijelaskan bahwa masa tenang dimulai pada Minggu, 11 Februari 2024. Akan berlangsung selama tiga hari, jadi sampai 13 Februari 2024, sehari sebelum pemingutan suara dilakukan.

Masa tenang ini akan berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai 11 Februari 2024 hingga Selasa, 13 Februari 2024, sehari sebelum pemungutan suara.

Baca Juga :  Pada Savic Ali, Ketua PC Fatayat NU Jember Nyatakan Siap Turun Jalan

Pada pasal 278 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk pelaksana, peserta, atau tim sukses sangat dilarang menjanjikan sesuatu pada masyarakat guna:

1. Tidak menggunakan hak pilihnya

2. Memilih pasangan calon

3. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu

4. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu

5. Memilih calon anggota DPD tertentu

Bukan hanya itu, undang-undang pemilu juga mengatur konten media sosial, informasi, dan lain semacamnya. Keteranganya begini,

“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu“

Baca Juga :  Bupati Fawait Tinjau 231 KK Terdampak Angin Kencang di Ledokombo

Lembaga-lembaga surevei juga demikian, disebut secara gamblang dalam UU. Mereka dilarang menyampaikan hasil surveynya. Hal ini jelas sekali tercantum dalam pasal 449 ayat 2.

Bahkan padapasal 509, jika terbukti ada yang melanggar, terancam pidana. Angkamannya adalah  kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD
Bupati Fawait Tinjau 231 KK Terdampak Angin Kencang di Ledokombo
Disporabudpar Jember Rencanakan Perbaiki Stadion JSG di Tahun 2027
Disporabudpar Jember Siapkan Strategi Perpanjang Lama Tinggal Wisatawan
PPP Wonosobo Satu Komando Dukung Hasil Rakornas III dan Ketum Mardiono
Bupati Jember Pastikan 8 Ribu Honorer Aman dari PHK

Baca Lainnya

Friday, 13 November 2026 - 21:50 WIB

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap

Thursday, 12 November 2026 - 13:03 WIB

Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung

Wednesday, 11 November 2026 - 15:22 WIB

Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD

Tuesday, 10 November 2026 - 17:56 WIB

Bupati Fawait Tinjau 231 KK Terdampak Angin Kencang di Ledokombo

Tuesday, 10 November 2026 - 17:30 WIB

Disporabudpar Jember Rencanakan Perbaiki Stadion JSG di Tahun 2027

TERBARU

Rekaman kamera pengawas atau CCTV saat kejadian pemukulan pada remaja di Kecamatan Rambipuji, Jember. (Foto: Tangkapan layar dari media sosial).

Criminalia

Viral Video CCTV Pemuda Dihantam Ruyung di Rambipuji Jember

Monday, 16 Nov 2026 - 15:41 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading