Masa Tenang Pemilu, Media dan Lembaga Survey Harus Hati-Hati

Sunday, 11 February 2024 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Sumber Freepik dan pngtree

Ilustrasi, Sumber Freepik dan pngtree

Frensia.id- Setelah masa kampanye selesai, saat ini memasuki masa tenang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat 36, dijelaskan bahwa di masa tenang dilarang melakukan kegiatan kampanye. Bahkan Media dan lembaga survey juga harus hati-hati dalam mempublikasi sesuatu.

Lantas bagaimana aturannya?

Dalam atutan yang berlaku, dijelaskan bahwa masa tenang dimulai pada Minggu, 11 Februari 2024. Akan berlangsung selama tiga hari, jadi sampai 13 Februari 2024, sehari sebelum pemingutan suara dilakukan.

Masa tenang ini akan berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai 11 Februari 2024 hingga Selasa, 13 Februari 2024, sehari sebelum pemungutan suara.

Baca Juga :  Anggota DPRD Jember David Soroti Kasus Ibu Curi Beras di Kaliwates: Ini Tragedi Kemanusiaan

Pada pasal 278 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk pelaksana, peserta, atau tim sukses sangat dilarang menjanjikan sesuatu pada masyarakat guna:

1. Tidak menggunakan hak pilihnya

2. Memilih pasangan calon

3. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu

4. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu

5. Memilih calon anggota DPD tertentu

Bukan hanya itu, undang-undang pemilu juga mengatur konten media sosial, informasi, dan lain semacamnya. Keteranganya begini,

“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu“

Baca Juga :  PPP Wonosobo Satu Komando Dukung Hasil Rakornas III dan Ketum Mardiono

Lembaga-lembaga surevei juga demikian, disebut secara gamblang dalam UU. Mereka dilarang menyampaikan hasil surveynya. Hal ini jelas sekali tercantum dalam pasal 449 ayat 2.

Bahkan padapasal 509, jika terbukti ada yang melanggar, terancam pidana. Angkamannya adalah  kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

PPP Wonosobo Satu Komando Dukung Hasil Rakornas III dan Ketum Mardiono
Bupati Jember Pastikan 8 Ribu Honorer Aman dari PHK
Aktivasi IKD Jember Capai 139.966 Akun Per 6 November 2026
MUI Jember Desak DPRD Pertegas Penegakan Peraturan Sound Horeg
MUI Jember Audiensi ke Komisi A DPRD, Soroti Parade Sound Horeg Abai Kaum Rentan
Pada Savic Ali, Ketua PC Fatayat NU Jember Nyatakan Siap Turun Jalan
Selenggarakan Taswirul Afkar! Ketua Ansor Jember Dorong Pemuda NU Berpihak Pada Sipil
DPRD Jember Buka Suara soal Kasus Ibu Curi Beras di Kaliwates Ternyata Tak Punya KTP

Baca Lainnya

Sunday, 8 November 2026 - 22:44 WIB

PPP Wonosobo Satu Komando Dukung Hasil Rakornas III dan Ketum Mardiono

Friday, 6 November 2026 - 19:16 WIB

Aktivasi IKD Jember Capai 139.966 Akun Per 6 November 2026

Thursday, 5 November 2026 - 16:50 WIB

MUI Jember Desak DPRD Pertegas Penegakan Peraturan Sound Horeg

Thursday, 5 November 2026 - 14:47 WIB

MUI Jember Audiensi ke Komisi A DPRD, Soroti Parade Sound Horeg Abai Kaum Rentan

Wednesday, 4 November 2026 - 23:06 WIB

Pada Savic Ali, Ketua PC Fatayat NU Jember Nyatakan Siap Turun Jalan

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading