Frensia.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem, efektif mulai 1 September 2025. Keputusan ini diumumkan melalui siaran pers yang diteken Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim pada Minggu (31/8).
NasDem menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah tolok ukur utama perjuangan partai. Pencopotan ini dilakukan karena pernyataan keduanya dinilai menyinggung perasaan rakyat dan menyimpang dari semangat kerakyatan yang menjadi fondasi NasDem.
Kontroversi mencuat usai Sahroni melontarkan komentar yang dianggap merendahkan seruan pembubaran DPR, sementara Nafa Urbach menuai kritik karena mendukung tunjangan rumah DPR senilai Rp 50 juta per bulan di tengah sulitnya kondisi ekonomi publik.
Situasi makin panas setelah rumah Sahroni di Tanjung Priok dirusak dan dijarah massa. Insiden itu memicu gelombang protes, disusul permintaan maaf terbuka dari sejumlah anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach melalui video di media sosial.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPW Jawa Timur Partai NasDem, Dr. Hj. Luluk Masluchah, M.Si, menilai keputusan DPP ini merupakan langkah penting untuk meredam keresahan di masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan politik harus berpijak pada aspirasi publik, bukan semata kepentingan elit. “Semoga dengan kebijakan ini memberikan ketenangan kepada masyarakat. Petinggi negeri harus responsif terhadap aspirasi rakyat, sebab kedaulatan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujarnya.
Menurut Luluk, sikap tegas partai ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa suara rakyat adalah sumber legitimasi utama dalam sistem demokrasi. Ia menambahkan, para pemimpin harus peka dan sigap membaca kegelisahan publik agar tidak menciptakan jarak antara wakil rakyat dan yang diwakili.
Langkah NasDem mencopot dua kadernya di Senayan terjadi di tengah gelombang demonstrasi nasional yang semakin meluas. Gelombang protes ini dipicu oleh kematian seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan aparat. Presiden Prabowo Subianto bahkan membatalkan agenda kunjungan ke Tiongkok untuk fokus meredam situasi dan menegaskan agar aparat tidak bertindak berlebihan dalam menghadapi demonstran.
