Frensia.Id– Beberapa sopir truk bersama dengan aktor industri dan UMKM unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk menyampaikan aspirasi tentang masalah perbaikan jalan yang rusak karena tambang.
Sayangnya mereka tidak mendapatkan solusi, sehingga memutuskan untuk mendapatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bersatu itu menuntut pembukaan jalan Provinsi (Rambipuji-Puger). Para sopir dan UMKM geram, pasalnya, kebijakan pembatasan akses jalan tersebut dinilai sepihak.
Mereka juga menyayangkan, padahal sudah ada anggaran Rp 53 Milliar untuk dilakukan perbaikan jalan. Namun, hingga saat ini jalan provinsi (Rambipuji-Puger) tetap ditutup dan tak kunjung diperbaiki.
“Kami hanya ingin mencari nafkah. Kenapa jalan tetap ditutup, padahal sudah ada anggaran dan pemerintah setuju untuk memperbaikinya,” kata korlap aksi Samsul Arifin, Senin (03/02/2025).
Lebih lanjut kata Samsul, tindakan menutup akses jalan tanpa adanya solusi alternatif merupakan bentuk deskriminasi. Samsul menilai, Pemkab Jember tidak berpihak kepada rakyat kecil yang membutuhkan jalan untuk bekerja.
“Menutup jalan tanpa adanya solusi alternatif itu juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap kami. Ini menandakan Pemkab Jember tidak berpihak kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Jika akses jalan tetap ditutup, mereka mengancam akan membuka jalan secara paksa jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Bupati Jember, Hendy Siswanto yang tidak menemui massa aksi saat demo, semakin menambah kekecewaan mereka.
“Kami akan buka jalan secara paksa jika pemerintah tidak mengambil tindakan. Kami tidak ingin bentrok, tapi kami juga tak punya pilihan lain,” ucapnya.
“Bupati tidak menemui kami dan malah ke Puger. Itu semakin menambah kekecewaan kami,” tambahnya.
Kata Samsul, jika tidak ada solusi yang adil, maka massa aksi tetap siap untuk bertahan hingga tuntutannya dipenuhi. “Kami ingin solusi yang adil, jika tidak, maka kami siap bertahan sampai tuntutan kami dipenuhi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, secara terpisah sangat menyayangkan sikap Bupati Jember yang tidak menemui massa aksi. Ia juga akan segera berkorban agar tidak terjadi bentrokan yang lebih besar.
“Kami akan segera berkoordinasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi bentrokan yang lebih besar nantinya,” katanya.
