WALHI; Pemerintah Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Adat

Wednesday, 24 January 2024 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Frensia.Id/24/01/2024. Kritik kebijakan Food Estate terus bermunculan. Walaupun Cawapres 02, Gibran Rakabumi, pada saat debat meminta jangan membesarkan masalah food estate. Namun beberapa pihak tetap mengkritik problem tersebut. Salah di atara yang keras mengkritik adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Bukan tanpa alasan, satu hari yang lalu Zensi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan bahwa sejak era Soeharto dia teman-temannya telah menyatakan menolak pada program Food Estate. “WALHI sudah berdiri selama 43 Tahun di Indonesia, Food Estatenya Soerhato dulu, WALHI menolak“, katanya di sebuah stasion TV swata kemarin.

Baca Juga :  Ngaku Dizalimi, Ternyata Wabup Djoko Selama Ini Masih Terima Hak dan Fasilitasnya

Menurutnya, sejak awal WALHI memberi masukan. Misalnya, tentang hubungan lahan gambut dengan kebutuhan pangan. Gambut dapat menghasilkan 77 sumber pangan. Nilai ekonominya 2 kali lipat dari sawit. Tapi pendapat ini tidak didengar. Seandainya pemerintah melakukan kajian akademik dengan baik, kebijakan food estate tidak akan diambil.

Alasan penolakan WALHI menurutnya didasarkan pada kajian akademik. Dampaknya tidak sama sekali meningkatkan kebutuhan pangan. Kalau alasannya sebagai ketahanan pangan, itu sebenarnya tidak benar. “Kalau untuk memenuhi kedaulatan pangan, dia sudah menghancurkan kedaulatan pangan. Kalau untuk memenuhi kesejahteran dan kedaulatan rakyat atas tanah, dia sudah merampak tanah rakyat“, tuturnya tegas.

Baca Juga :  Kejahatan Jeffrey Epstein Ternyata Telah Diriset, Ancaman Kejahatan Seksual Kelas Elit

Baginya yang dirugikan saat ini, adalah rakyat, khususnya masyarakat adat. Untuk itu, ia memberi masukan, “pemerintah hurus minta maaf pada masyarakat adat“.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Menag Dilaporkan ke KPK Terkait Naik Jet Pribadi, Tak Ada Pelanggaran
Gandeng Pusat, Pemkab Jember Prioritaskan Perbaikan 50 Bendung dan Revitalisasi Pasar Tanjung
Atasi Macet, Bupati Fawait dan Menteri PU Dody Sepakati Pembangunan Flyover di Jember
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Bakal Tertibkan Perumahan Pelanggar Bantaran Sungai
Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Jember Muhammad Fawait
Tim Pemprov Jatim Tinjau Kerusakan Infrastruktur Pasca-Banjir di Jember Pagi Ini
Kerja Senyap Bupati Jember Atasi Bencana, Tim Pemprov Jatim Langsung Tinjau Infrastruktur Rusak
Kunjungi Karsa City Lab, Anies Berharap Membantu Kemajuan Kota-Kota Di Indonesia

Baca Lainnya

Monday, 23 February 2026 - 22:06 WIB

Menag Dilaporkan ke KPK Terkait Naik Jet Pribadi, Tak Ada Pelanggaran

Sunday, 22 February 2026 - 14:00 WIB

Gandeng Pusat, Pemkab Jember Prioritaskan Perbaikan 50 Bendung dan Revitalisasi Pasar Tanjung

Sunday, 22 February 2026 - 13:50 WIB

Atasi Macet, Bupati Fawait dan Menteri PU Dody Sepakati Pembangunan Flyover di Jember

Saturday, 21 February 2026 - 23:00 WIB

Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Bakal Tertibkan Perumahan Pelanggar Bantaran Sungai

Friday, 20 February 2026 - 18:50 WIB

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Jember Muhammad Fawait

TERBARU

Foto: Istimewa.

Educatia

Gerbang SDN di Jember Disegel Ahli Waris Dini Hari

Monday, 23 Feb 2026 - 19:26 WIB

Foto: Istimewa.

Kulineria

Pedagang Nasi Goreng Jember Tewas Tertabrak Pemobil Ngantuk

Monday, 23 Feb 2026 - 12:35 WIB