WALHI; Pemerintah Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Adat

Wednesday, 24 January 2024 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Frensia.Id/24/01/2024. Kritik kebijakan Food Estate terus bermunculan. Walaupun Cawapres 02, Gibran Rakabumi, pada saat debat meminta jangan membesarkan masalah food estate. Namun beberapa pihak tetap mengkritik problem tersebut. Salah di atara yang keras mengkritik adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Bukan tanpa alasan, satu hari yang lalu Zensi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan bahwa sejak era Soeharto dia teman-temannya telah menyatakan menolak pada program Food Estate. “WALHI sudah berdiri selama 43 Tahun di Indonesia, Food Estatenya Soerhato dulu, WALHI menolak“, katanya di sebuah stasion TV swata kemarin.

Baca Juga :  Kasus Epstein Disebut Akademisi "Heteropatriarki Kulit Putih" Hukum

Menurutnya, sejak awal WALHI memberi masukan. Misalnya, tentang hubungan lahan gambut dengan kebutuhan pangan. Gambut dapat menghasilkan 77 sumber pangan. Nilai ekonominya 2 kali lipat dari sawit. Tapi pendapat ini tidak didengar. Seandainya pemerintah melakukan kajian akademik dengan baik, kebijakan food estate tidak akan diambil.

Alasan penolakan WALHI menurutnya didasarkan pada kajian akademik. Dampaknya tidak sama sekali meningkatkan kebutuhan pangan. Kalau alasannya sebagai ketahanan pangan, itu sebenarnya tidak benar. “Kalau untuk memenuhi kedaulatan pangan, dia sudah menghancurkan kedaulatan pangan. Kalau untuk memenuhi kesejahteran dan kedaulatan rakyat atas tanah, dia sudah merampak tanah rakyat“, tuturnya tegas.

Baca Juga :  Gus Bupati Jember Satu Mobil Bareng OPD saat Safari Ramadan di Ledokombo

Baginya yang dirugikan saat ini, adalah rakyat, khususnya masyarakat adat. Untuk itu, ia memberi masukan, “pemerintah hurus minta maaf pada masyarakat adat“.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Gus Bupati Jember Ringankan Beban Kepala Desa soal Perbaikan Jalan
Gus Bupati Jember Satu Mobil Bareng OPD saat Safari Ramadan di Ledokombo
Legislator DPR RI Gus Rivqy Distribusikan 5.000 Paket Sembako untuk Kader PKB Jember
Anggota DPRD Jember Sebut Bakal Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Jelang Lebaran, Anggota DPRD Jatim Satib Bagikan 5.000 Paket Beras untuk Warga Jember
Satpol PP Tertibkan Lapak PKL di Sepanjang Jalan Kaliwates Jember
18 Dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Jember Disuspensi BGN
Sapa Masyarakat, Legislator Hanan Kukuh Ratmono Fokus pada Infrastruktur dan Pengawasan MBG

Baca Lainnya

Tuesday, 17 March 2026 - 20:58 WIB

Gus Bupati Jember Ringankan Beban Kepala Desa soal Perbaikan Jalan

Tuesday, 17 March 2026 - 20:51 WIB

Gus Bupati Jember Satu Mobil Bareng OPD saat Safari Ramadan di Ledokombo

Tuesday, 17 March 2026 - 17:33 WIB

Legislator DPR RI Gus Rivqy Distribusikan 5.000 Paket Sembako untuk Kader PKB Jember

Sunday, 15 March 2026 - 14:50 WIB

Anggota DPRD Jember Sebut Bakal Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Saturday, 14 March 2026 - 14:24 WIB

Jelang Lebaran, Anggota DPRD Jatim Satib Bagikan 5.000 Paket Beras untuk Warga Jember

TERBARU

Konferensi pers Kapolda Jatim terkait lanjutan kasus ledakan di masjid Raya Pesona , Patrang, Jember. (Foto: Sigit/Frensia).

Criminalia

Kapolda Jatim Perintahkan Tim Lanjutkan Olah TKP Hari Ini

Tuesday, 17 Mar 2026 - 17:45 WIB