IMF Peringati Pemerintah Inggris; Jangan Potong Pajak Lagi Tahun ini

Wednesday, 31 January 2024 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Sumber; Pixabay

Ilustrasi, Sumber; Pixabay

Frensia.id-International Monetary Fund(IMF) pada hari Selasa melakukan konfresni pers. Mereka menjelaskan bahwa pemerintah Inggris seharusnya tidak melakukan pemotongan pajak lebih lanjut tahun ini. Alasannya, belanja anggaran nasional membutuhkan dana untuk investasi dan layanan publik yang ramah pertumbuhan.

Pierre-Olivier Gourinchas, seorang ekonomi prancis, menyatakan bahwa diperlukan penerapan rencana fiskal jangka menengah yang akan mengakomodasi peningkatan tekanan belanja yang signifikan, seperti yang terlihat di Inggris dan sejumlah negara lain.

Ia menambahkan, Inggris perlu pengeluaran untuk Layanan Kesehatan Nasional, layanan sosial, transisi iklim, dan pendidikan, serta upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sambil menghentikan utang yang meningkat. “Kami akan menyarankan agar tidak ada pemotongan pajak lebih lanjut dalam konteks ini, seperti yang dibayangkan atau dibicarakan saat ini,” tuturnya.

Baca Juga :  Dongkrak Ekonomi Jember, PTPN I Regional 5 Guyur Bantuan Rp 2,26 M hingga Modal Ternak Rp 28 M

Secara terpisah, sebagaimana dilansir oleh CNBC, Jubir IMF mengatakan bahwa Inggris butuh belanja yang lebih besar dalam layanan publik dan investasi daripada rencana anggaran pemerintah saat ini. IMF telah menyarankan agar Inggris meningkatkan pajak properti dan emisi karbon, menghilangkan perbedaan dalam perpajakan pendapatan dan kekayaan, dan mengubah aturan yang mengatur tingkat pensiun.

Merespon hal tersebut, sebelum Pemilihan Umum, pengumuman fiskal besar terakhir mungkin dibuat oleh Menteri Keuangan Inggris, Jeremy Hunt pada awal Maret besok. Ia menjelaskan bahwa karena penerimaan pajak penghasilan dan pengeluaran yang lebih rendah serta PPN (retribusi penjualan) yang lebih tinggi, pinjaman bersih sektor publik Inggris telah turun tajam. Bahkan tercatat mencapai sekitar setengah dari tahun sebelumnya pada bulan Desember 2023.

Baca Juga :  Perang Amerika-Israel Melawan Iran Memanas, Akademisi HI UNEJ Soroti Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia

Untuk menguatkan peringatannya, IMF menjelaskan bahwa diperkirakan pertumbuhan ekonomi Inggris sebesar 0,6 persen tahun ini, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 0,5 persen pada tahun 2023. IMF juga merevisi perkiraan untuk tahun 2025 sebesar 0,4 poin persentase, menjadi 1,6 persen. KOndisi disinflasi ini akan meringankan kondisi keuangan dan memungkinkan pendapatan riil pulih.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Gus Bupati Jember Bebaskan Tanggungan Denda Pajak Daerah
Gus Bupati Jember Luncurkan Mal Pelayanan Publik di 3 Kecamatan
Gus Fawait Apresiasi Capaian RSD dr Soebandi Jember Jadi Penyelenggara Hospital Base
Pemkab Jember Evaluasi Pelibatan 22 Ribu ASN dalam Verval Data Kemiskinan
Harga Minyakita Naik, Pedagang di Jember Stop Penjualan
Gas Elpiji 3 Kg di Jember Langka-Mahal, Pertamina Gelar Operasi Pasar
Ketua Bapemperda DPRD Jember Respon soal Perda Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
DPC GMNI Jember Adakan Audiensi Bersama DPRD Dukung Pengesahan RUU PPRT

Baca Lainnya

Friday, 24 April 2026 - 14:44 WIB

Gus Bupati Jember Bebaskan Tanggungan Denda Pajak Daerah

Friday, 24 April 2026 - 13:37 WIB

Gus Bupati Jember Luncurkan Mal Pelayanan Publik di 3 Kecamatan

Friday, 24 April 2026 - 08:46 WIB

Gus Fawait Apresiasi Capaian RSD dr Soebandi Jember Jadi Penyelenggara Hospital Base

Thursday, 23 April 2026 - 17:00 WIB

Pemkab Jember Evaluasi Pelibatan 22 Ribu ASN dalam Verval Data Kemiskinan

Thursday, 23 April 2026 - 16:40 WIB

Harga Minyakita Naik, Pedagang di Jember Stop Penjualan

TERBARU

Suasana FGD yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) di Fakultas Hukum UI, Jakarta (Foto: Istimewa).

Educatia

IMMH UI Dorong RUU Sisdiknas Hadirkan Keadilan Pendidikan

Saturday, 25 Apr 2026 - 23:27 WIB