FRENSIA.ID – Putra ulama kharismatik KH Moeslim Rifa’i Imampuro atau Mbah Liem Klaten, KH Mochammad Fathal, akhirnya bersuara lantang menyoroti kemelut yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Skandal keterkaitan dengan zionisme Israel hingga dugaan korupsi tambahan kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 membuatnya prihatin dan menilai kepemimpinan PBNU saat ini gagal menjaga marwah jam’iyyah.
Menurutnya, kondisi ini sangat kontras dengan teladan para pendahulu NU seperti Gus Dur dan Mbah Liem, yang dikenal sederhana, nasionalis, dan berjuang sepenuh hati untuk kepentingan umat.
“Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi Gus Dur dan Mbah Liem bisa diteladani oleh petinggi PBNU. Keduanya berjuang demi kemaslahatan umat, zuhud, sederhana, dan jauh dari sikap pragmatis,” ujar Gus Moch, sapaan akrab KH Mochammad Fathal, belum lama ini.
Gus Moch mengenang kepemimpinan Gus Dur yang kerap ditemani Mbah Liem, baik saat memimpin PBNU maupun ketika menjadi Presiden ke-4 RI. Menurutnya, keduanya adalah ulama sekaligus negarawan yang berani mengambil langkah tak biasa demi menyelamatkan bangsa dan agama.
“Teladan Gus Dur luar biasa, berkorban demi keutuhan negara dan menanamkan fondasi kesatuan bangsa. Mbah Liem pun demikian. Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti yang beliau dirikan adalah bukti komitmen nasionalisme ulama pesantren,” jelasnya.
Sebaliknya, Gus Moch mengaku prihatin dengan perilaku petinggi PBNU saat ini. Ia menilai, sikap pragmatis mereka dalam politik, keterlibatan dalam bisnis tambang, hingga dugaan korupsi haji telah meruntuhkan wibawa organisasi dan merusak pakem dakwah ulama nusantara.
“Apa yang mereka lakukan bisa membahayakan NKRI dan NU. Mereka berebut tambang, berebut jadi komisaris BUMN, hingga memanfaatkan tambahan kuota haji untuk keuntungan pribadi. Itu jelas bertentangan dengan semangat perjuangan para pendahulu,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menuding sikap PBNU membuka ruang kerja sama dengan zionisme Israel adalah bentuk penyimpangan serius yang bisa mengancam masa depan bangsa.
Sebagai penerus kepengasuhan Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa) Klaten, Gus Moch menegaskan perlunya PBNU melakukan muhasabah (introspeksi) dan menyerahkan dugaan kasus korupsi haji sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kemelut penyusupan zionisme, dugaan korupsi haji, dan perebutan urusan tambang menunjukkan kegagalan kepemimpinan PBNU. Maka kepemimpinan saat ini tidak perlu dilanjutkan, karena dampaknya sistemik,” katanya.
Ia menambahkan, jika para petinggi PBNU tidak mau mengundurkan diri, maka percepatan pergantian kepemimpinan menjadi jalan terbaik demi menyelamatkan jam’iyyah.
“Saya setuju mereka lengser. Kalau tidak, segera percepat pergantian kepemimpinan di PBNU,” tegasnya.***
Penulis : Qhobid Z
