Frensia.id – Pasca runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, jagat digital seakan berlomba menjadi ahli konstruksi dadakan, pengamat sosial kilat, bahkan orang suci karbitan. Semua dengan nada sinis dan sarkas. Mereka menguliti pesantren seolah sedang membedah bangunan kapitalis yang menumpuk laba, bukan lembaga pendidikan spiritual yang hidup dari keringat keikhlasan umat. Tulisan ini bukan pembelaan membabi buta, melainkan ajakan untuk berpikir jernih sebelum menuding dunia yang tak kita kenali.
Serangan demi serangan menghantam: dari soal IMB, arsitektur bangunan, hingga tayangan televisi yang menggambarkan kiai seolah penikmat amplop umat. Di balik semua itu, ada sesat pikir yang lebih berbahaya daripada retak tembok pesantren—yakni retaknya nalar publik dalam memahami dunia pesantren.
Netizen, dengan segala kecepatan jarinya, menganggap pesantren sama seperti proyek bangunan modern yang harus mengikuti aturan kantor dan hitungan untung-rugi semata. Mereka lupa bahwa banyak pesantren berdiri bukan dari tender APBN atau investasi korporasi, melainkan dari sumbangan umat yang menetes sedikit demi sedikit. Bangunan tumbuh seiring tumbuhnya santri, bukan seiring cairnya dana. Maka, jika tampak tambal-sulam, itu bukan karena kiai serakah, tapi karena dunia pesantren dibangun dari iman dan iuran, bukan laba dan utang.
Lalu muncul komentar bernada merendahkan: pemilik pesantren “SDM-nya rendah” karena membangun tiga lantai di atas tanah yang mungkin hanya layak untuk satu. Kritik semacam ini gagal sejak awal, karena menilai pesantren dengan ukuran teknis semata, tanpa memahami bahwa ia tumbuh dari kebutuhan sosial dan semangat pengabdian, bukan dari rancangan insinyur atau hitungan proyek. Kritik terhadap IMB memang penting, tetapi menilai pesantren dengan kacamata proyek pemerintah adalah kekeliruan konseptual.
Seperti dituturkan Prof. Mahfud MD, yang pernah hidup di pesantren, pembangunan di pesantren tak pernah sekaligus. Tahun ini ada sumbangan dibangun satu kamar, tahun depan ditambah lagi. Maka wajar sulit menuntut gambar teknik atau IMB lengkap, sebab dana dan prosesnya berjalan bertahap.
Kiai sering dihadapkan pada pilihan dilematis: menolak santri baru karena ruang sempit, atau menambah bangunan seadanya agar mereka punya tempat tidur. Ia bukan arsitek, tapi pelayan umat. Apakah keputusan itu keliru? Mungkin dari sudut pandang teknik sipil, bisa jadi iya. Tapi dari sudut pandang pengabdian, itu ekspresi cinta.
Lebih menyakitkan lagi ketika tayangan Trans7 menggambarkan kiai sebagai orang kaya yang menerima amplop dari jamaah. Framing semacam ini bukan saja dangkal, tapi menyesatkan. Tradisi memberi amplop dalam kultur pesantren bukan bentuk suap atau eksploitasi, melainkan bagian dari ta’zim, penghormatan murid kepada guru.
Amplop itu bukan upah, tapi doa dan barokah. Mereka yang melihatnya dengan kacamata kapitalisme memang akan gagal paham. Apalagi dengan kacamata kebencian, yang muncul bukan kritik, tapi cemooh yang menutup pintu akal sehat.
Begitu pula sindiran soal santri “ngesot” mencium tangan kiai sering dilebih-lebihkan. Kesopanan di pesantren lahir dari tubuh—menunduk atau mencium tangan—bukan untuk memuja manusia, tapi untuk menghormati ilmu. Dalam tradisi pesantren Nahdlatul Ulama (NU), praktik ini tidak sampai ekstrem; santri tidak benar-benar “ngesot,” melainkan mengekspresikan hormat secara wajar.
Dalam sejarah pesantren Jawa dan Madura, tradisi ini tumbuh dari konsep barakah, di mana penghormatan terhadap guru diyakini membuka pintu keberkahan ilmu. Kiai bukan Tuhan, betul. Tetapi ia pintu menuju pengetahuan mengenal Tuhan. Siapa pun yang pernah nyantri tahu: semakin tinggi ilmunya, semakin dalam ia merendah di hadapan guru.
Ironisnya, banyak netizen yang mencibir pesantren justru tak pernah menginjakkan kaki di bilik santri. Bacaan mereka pun nyaris tak ada; yang mereka tahu hanyalah dari layar media dan obrolan komentar sesama netizen, bukan dari kenyataan atau—setidak-tidaknya—hasil penelitian ilmiah. Maka, ketika mereka menilai pesantren dari cuplikan, jelas nalar mereka keliru arah. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi habitus spiritual yang menumbuhkan ilmu, adab, dan keteguhan hati.
Kritik soal IMB, soal desain bangunan, boleh dibicarakan. Negara memang perlu hadir dengan regulasi yang melindungi keselamatan santri. Tapi jangan sampai regulasi berubah menjadi alat menghakimi. Kalau ada yang harus diperbaiki, mari perbaiki sistemnya, bukan merendahkan martabat pesantrennya. Pesantren telah mencetak jutaan ulama, guru, dan warga berakhlak. Tidak adil bila satu tembok runtuh, lalu seluruh bangunannya—bahkan nilai-nilainya—ikut dirobohkan oleh komentar sesat netizen.
Inilah sesat nalar netizen: ketika masyarakat kehilangan empati epistemik terhadap dunia pesantren. Mereka menilai dengan parameter yang salah, menghakimi tanpa memahami akar sosialnya, dan merasa cerdas karena ikut arus viral. Padahal, yang retak sesungguhnya bukan beton pesantren itu, tapi nalar publik kita sendiri. Dan itu yang lebih berbahaya, yakni ketika rasa hormat, integritas, dan nalar kritis ikut terkikis; pada akhirnya, yang hancur adalah moral bangsa itu sendiri.*
