Frensia.Id– Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember melakukan pengecekan alias monitoring terhadap puluhan dapur di Jember.
Hasil monitoring lapangan mengungkap fakta bahwa puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Luqman, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar membagikan makanan. Menurutnya, MBG adalah bagian dari cita-cita besar pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan cerdas sesuai arahan Presiden dan Bupati Jember, Gus Fawait.
“Arahannya dari Gus Bupati jelas, ini bagian dari cita-cita besar Pak Presiden untuk menciptakan generasi cerdas dan generasi emas. Pemerintah harus benar-benar hadir memberi layanan terbaik agar anak-anak kita tidak stunting dan kecerdasannya meningkat,” katanya, Rabu (4/3/2026).
Namun, di balik cita-cita besar tersebut, fakta di lapangan menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang cukup berat. Satgas menemukan setidaknya 50 unit SPPG belum memiliki SLHS.
“Terkait dapurnya kami tidak bisa menyebutkan. Meskipun semuanya diklaim tengah dalam proses pengurusan, Dinas Kesehatan Jember kini harus melakukan verifikasi maraton untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Kendala tak hanya soal dokumen. Di salah satu kecamatan, sebuah dapur bahkan terdeteksi tiga kali gagal uji kelayakan. Helmi mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran kualitas air yang digunakan mengandung mangan dan dinilai tidak higienis.
“Alhasil, pengelola terpaksa memperbaiki instalasi hingga memindahkan titik sumur,”paparnya.
“Memang sudah mengurus semua, tapi prosesnya bersamaan. Teman-teman Dinas Kesehatan sekarang kerja maraton menyelesaikan SLHS. Ada yang sampai tiga kali gagal dan harus pindah titik sumur karena kualitas airnya belum layak,” tambahnya.
Helmi pun mengingatkan agar tidak ada “akal-akalan” dalam pengelolaan anggaran. Dia menegaskan, jika alokasi menu sebesar Rp10.000 atau Rp8.000, maka belanja bahan makanan harus benar-benar sesuai peruntukan dan mengikuti standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Kata dia, Satgas juga menyasar pada kewajiban penyimpanan sampel makanan. Temuan di lapangan masih menunjukkan adanya dapur yang mengabaikan penyimpanan sampel makanan dua hari sebelumnya, baik untuk jenis makanan basah maupun kering. Padahal, hal itu krusial sebagai bukti kesesuaian sajian.
“Wajib harus ada sampel, baik makanan basah maupun kering. Itu bukti bahwa yang dikirim sama dengan yang disajikan. Saat kami lakukan monitoring temukan ada yang tidak menaruh sampel, itu tidak boleh terjadi,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait adanya tiga SPPG yang saat ini disuspensi atau dihentikan sementara pengirimannya. Helmi menjelaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan perwakilan BGN.
“Kalau soal suspensi atau jeda pengiriman, itu kewenangan KPPG dan perwakilan BGN. Kami sifatnya pengawasan dan percepatan. Yang jelas, kualitas layanan dan masakan harus bertahan bahkan ditingkatkan,” tandasnya.
