FRENSIA.ID–Geliat perlawanan intelektual dari kampus rupanya terus menyala. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menggelar konsolidasi akbar sekaligus dialog interaktif di gedung BEC UIN KHAS Jember, pada Selasa (03/11/2026). Agenda ini sengaja dirancang sebagai langkah strategis mahasiswa untuk mengambil andil dalam memenangkan perang wacana melalui optimalisasi media alternatif.
Mengawali rangkaian kegiatan yang dipenuhi oleh semangat pergerakan tersebut, Ketua Pengurus Komisariat PMII UIN KHAS Jember, M. Fathurrahman, menegaskan bahwa terselenggaranya dialog ini menjadi bukti otentik bahwa ruang-ruang dialektika dan diskursus di dunia akademis masih sangat hidup.
“Dari kegiatan ini, besar harapan untuk mengetuk nalar kritis serta menambah wawasan para mahasiswa, terkhusus kader PMII, terlebih pada peran serta kelebihan media alternatif yang mana hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar bagi mahasiswa,” tegas Fathur.
Ia juga memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para tokoh nasional yang bersedia membedah tuntas persoalan monopoli narasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital.
“Mas Savic Ali dan Cak Imam telah menjelaskan dengan lugas tentang materi-materi tersebut. Semoga ke depan komisariat terus bisa mengadakan forum serupa dengan mendatangkan tokoh-tokoh lainnya di UIN KHAS Jember,” imbuhnya di hadapan puluhan kader yang hadir.
Memasuki sesi utama, Moh. Syafi’ Alieha atau yang lebih akrab disapa Savic Ali, tokoh pergerakan nasional yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media (2021–2026), langsung memberikan hantaman telak terkait lanskap media hari ini yang telah berubah total.
Saat ditanya oleh Moh. Fiqih Syamsul Arifin, Alumni UIN SUKA dan Mantan Aktivis PMII UIN KHAS yang kala itu jadi moderator, Savic memaparkan bahwa jika di masa lalu televisi dan radio bisa dikendalikan secara mutlak oleh rezim. Saat ini media sosial telah berevolusi menjadi medan pertempuran terbuka yang tak bisa lagi dibendung oleh tangan-tangan kekuasaan.
“Pemerintah dan kekuasaan hari ini sedang frustasi. Kenapa? Karena ketidakpuasan publik terhadap karhutla dan berbagai kebijakan busuk lainnya terus menyebar dan mempengaruhi kepala orang banyak,” seru Savic.
Savic kemudian membongkar fakta-fakta lapangan yang menunjukkan bahwa kepanikan para penguasa saat ini kerap diekspresikan melalui ancaman-ancaman yang bersifat pengecut, mulai dari instruksi paksa untuk menghapus postingan hingga teror data pribadi atau doxing terhadap para aktivis.
Meski demikian, ia meyakinkan bahwa api perlawanan rakyat tidak akan pernah bisa dimatikan dengan cara-cara kotor semacam itu.
“Kekuasaan berusaha menutup saluran-saluran informasi. Tapi itu tidak mungkin! Sejauh sungainya ada dan alirannya mengalir, tidak mungkin sungai itu bisa ditutup. Apalagi sungai kecilnya ada banyak sekali, mau berapa yang mau ditutup?” ujarnya.
Menjawab ketakutan dan kegelisahan kader pergerakan terkait ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun sabotase digital yang sering dijadikan senjata pembungkam, Savic memberikan peluru perlindungan hukum yang sangat tajam.
Ia mengedukasi mahasiswa bahwa mengkritik kegagalan pemerintah sejatinya bukanlah sebuah tindak pidana.
“Beropini itu tidak bisa dikriminalisasi. Pemerintah gagal, pemerintah busuk, itu tidak bisa dipidana! Kecuali menyerang pribadi, dan itu pun delik aduan yang harus dilaporkan oleh yang bersangkutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti betapa lucu dan absurdnya jika seorang pejabat publik melaporkan warganya sendiri atas dasar pencemaran nama baik, padahal seorang pemimpin sejatinya harus lebih peka mendengar jeritan korban kebijakan ketimbang sekadar mempertahankan kehormatan jabatannya yang antikritik.
Sementara itu, pada sesi berikutnya, Mashur Imam, M.E., penulis buku Manifesto Gerakan, membawa pisau analisis sosiologis yang menghujam tajam dengan meminjam kerangka berpikir tokoh kajian budaya, Raymond Williams. Imam memetakan konstelasi masyarakat ke dalam tiga klaster utama.
Pertama adalah Kelas Dominan, yakni para penguasa, pemilik modal, atau elite partai politik yang memegang kendali atas media arus utama. Kedua, Kelas Residual yang merupakan kelompok tengah berbasis tradisi, keagamaan, dan historis yang sering direbut pengaruhnya oleh penguasa. Ketiga adalah Kelas Emergen, yakni representasi dari kaum muda dan mahasiswa yang selalu berpikir kritis, gelisah, dan terus berinovasi melawan arus.
Dalam analisisnya, Mashur menegaskan bahwa dominasi media mainstream hari ini sebenarnya sudah kalah telak oleh kekuatan media sosial. Oleh sebab itu, Kelas Dominan akan selalu berusaha menjinakkan Kelas Residual dan Kelas Emergen agar tunduk dan patuh pada narasi kekuasaan. Untuk melawan hegemoni tersebut, ia menunjuk perangkat teknologi di tangan mahasiswa sebagai senjata paling ampuh.
“Satu-satunya jalan kemerdekaan dan independensi adalah lewat handphone di tangan kawan-kawan sekalian. Di situlah ruang independensi narasi itu dibangun,” tegas Imam.
