Argumen Anies Diremehkan Hotman Paris. Katanya, Cukup Dijawab Satu Paragrap

Wednesday, 27 March 2024 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Imam's Photo

Ilustrasi, Imam's Photo

Frensia.Id- Anies Baswedan menyampaikan argumen dasar di muka sidang MK. Ia menegaskan bahwa terjadi intervensi kekuasaan dan politisasi dalam pendistribusian bantuan sosial dalam Pemilu.

Itu semua disebutnya sebagai penggerus independensi Pemilu 2024. Ia memandang pemilu tersebut tidak berlangsung secara bebas, jujur, dan adil seperti yang diharapkan dalam sebuah demokrasi.

“Bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon,”tegasnya.

Dengan demikian, menurut Anies, integritas demokrasi dan independensi dirusak oleh Bansos yang disalah gunakan.

Menanggapi soal tersebut, Hotman Paris Hutapea, sebagai bagian dari Tim Pembela Prabowo-Gibran, menilai bahwa gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies dan Muhaimin Iskandar, sangat lemah.

Baca Juga :  Antrean Pasien Menumpuk, Pemkab Jember Percepat Peningkatan Kapasitas RS Rujukan

Menurutnya, terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) dapat dijawab dengan “satu paragraf” saja.

“Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf, satu paragraf saja, karena yang lainnya adalah hanya ngoceh-ngoceh sana-sini“, katanya meremehkan.

Ia menganggap gugatan tersebut tidak memadai dan cenderung ambigu karena lebih banyak mempertanyakan kebijakan bansos pemerintah daripada hasil Pilpres itu sendiri.

Ia menekankan bahwa gugatan tersebut tampak lebih mempermasalahkan penyalahgunaan bantuan sosial oleh pemerintah daripada menyoroti validitas hasil pemilihan itu sendiri.

Baca Juga :  Pemkab Jember Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Samanhudi Depan Pasar Tanjung

Baginya, isu bansos seharusnya menjadi wewenang lembaga anti-korupsi seperti KPK.

Ia merasa bahwa gugatan itu seharusnya dapat dijawab dengan ringkas. Posisinya jelas bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menilai validitas bansos.

Karena demikian, ia berkali-kali mengulang dan meremehkan. Gugatan tim Amin tersebut terlalu lemah. 

Bahkan Pengacara kondang dan kayaraya tersebut, mengatakan,

“Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan atau sejenis gugatan yang paling mengambang“

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan
NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit
Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI
Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur
Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD

Baca Lainnya

Friday, 20 November 2026 - 18:58 WIB

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Friday, 20 November 2026 - 14:25 WIB

NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit

Thursday, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI

Tuesday, 17 November 2026 - 21:04 WIB

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur

TERBARU

Penumpang saat turun dari pesawat di Bandara Notohadinegoro, Kecamatan Ajung, Jember. (Foto: Sigit/Frensia).

Politia

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 Nov 2026 - 18:58 WIB

Pelantikan Kepengurusan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masa Bakti 2025–2027, yang dilantik oleh Kemenag RI. (Foto: Humas Kemenag RI).

Educatia

Pengurus Forum Humas PTKIN 2025–2027 Resmi Dilantik Kemenag RI

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:47 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading