FRENSIA.ID– Rapat koordinasi penanganan antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang berlangsung dengan nada tegas, Minggu (06/09/26). Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hakim, mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum juga tuntas hingga Polda Jatim harus menurunkan personel bantuan kendali operasi (BKO) ke Banyuwangi.
Dirlantas menilai penanganan kepadatan tidak boleh hanya bertumpu pada kepolisian. Personel Polresta Banyuwangi bersama pasukan BKO bekerja selama 24 jam di sepanjang jalur terdampak, sedangkan penyelesaian persoalan teknis dan kapasitas penyeberangan berada dalam kewenangan instansi lain.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perhubungan, ASDP, dan Kementerian Perhubungan. Turut hadir Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, Wadirlantas Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto, Kabagbinops Ditlantas Polda Jatim AKBP Argo Budi Sarwono, Kasat PJR Polda Jatim AKBP Hendrix Kusuma Wardhana, serta Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol I Gusti Bagus Krisna Fuady.
Dalam rapat tersebut, Dirlantas juga menegur unsur perhubungan agar tidak sekadar memantau keadaan dari dalam ruangan. Pejabat dan petugas terkait diminta turun melihat kondisi secara langsung serta segera mengambil langkah teknis sesuai kewenangannya.
Kepolisian, tegasnya, bertugas menjaga dan mengurai arus kendaraan di jalan. Sementara kelancaran pergerakan kendaraan melalui pelabuhan bergantung pada kesiapan layanan dan kapasitas penyeberangan yang ditangani Kementerian Perhubungan bersama ASDP.
Di jalur menuju Ketapang, Polresta Banyuwangi menangani langsung pengaturan lalu lintas sebagai kepolisian kewilayahan. Polda Jatim memperkuat penanganan tersebut dengan mengerahkan personel Direktorat Lalu Lintas dan bantuan dari sejumlah polres.
Sekitar 60 personel dengan dukungan 30 sepeda motor diterjunkan untuk membantu Polresta Banyuwangi. Mereka bekerja dalam empat shift selama 24 jam untuk melakukan pengaturan dan patroli, sekaligus membantu kendaraan dengan kebutuhan mendesak, termasuk ambulans dan kendaraan yang membawa orang sakit.
Dari sisi pelabuhan, dukungan Kementerian Perhubungan dan ASDP melalui penambahan kapal serta penerapan pola TBB diharapkan dapat mempercepat pergerakan kendaraan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Perhubungan juga terlibat dalam koordinasi agar penguraian antrean di jalan berjalan beriringan dengan percepatan layanan penyeberangan.
Seusai rapat, Rahmat menjelaskan bahwa panjang antrean masih bergerak fluktuatif. Dari sekitar 8–9 kilometer pada malam sebelumnya, antrean sempat menyusut menjadi 1,7 kilometer sekitar pukul 04.30 WIB, tetapi kembali memanjang hingga lebih dari 5 kilometer pada siang hari.
Penguatan personel akan dipertahankan setidaknya sampai panjang antrean turun di bawah dua kilometer. Namun, ia menekankan bahwa penguraian kepadatan tidak cukup dilakukan melalui rekayasa lalu lintas. Percepatan dari sektor penyeberangan harus berjalan bersamaan.
Seluruh instansi diminta menjalankan perannya secara terkoordinasi dan tidak saling menunggu. Kepolisian menjaga arus di jalan, otoritas penyeberangan menangani aspek teknis dan kapasitas layanan, sedangkan pemerintah daerah serta Dinas Perhubungan memperkuat koordinasi penanganan.
Pengguna jalan juga diminta tertib mengikuti antrean dan arahan petugas. Pengendara dilarang mengambil jalur berlawanan atau “ngeblong” karena dapat menutup ruang kendaraan dari arah lain dan membuat arus terkunci.
“Yang kita utamakan adalah tidak ada kendaraan yang ngeblong. Kalau sampai ngeblong, nanti mengunci arus. Kalau memang ada kebutuhan mendesak, segera hubungi petugas kami yang ada di sepanjang jalan. Kami hadir 24 jam untuk masyarakat,” tegas Dirlantas Polda Jatim. (Qhobid Z)
