Frensia.Id- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember melesat di angka 6,35 persen pada Kuartal I (Q1). Capaian ini membawa Jember ke posisi puncak di wilayah Sekar Kijang, mengungguli Jawa Timur (5,96 persen) dan nasional (5,61 persen).
Lompatan indikator makro ini dinilai selaras dengan disertasi doktoral Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang baru saja menyelesaikan studi S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga (Unair).
Risetnya membedah peran taktis anggaran daerah agar tidak habis untuk belanja rutin yang konsumtif, melainkan fokus pada sektor berefek berganda (multiplier effect).
“APBD itu stimulus utama di daerah. Kalau habis buat belanja rutin atau birokrasi yang gemuk, ekonomi pasti jalan di tempat,” katanya, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, anggaran harus dikocor langsung ke sektor produktif yang menyentuh masyarakat bawah, seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur pinggiran. Di Jember, ketepatan penyaluran stimulus ini terbukti sukses mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Anggaran daerah harus dikonversi menjadi program nyata yang menyentuh akar rumput secepat mungkin sejak awal kuartal,” ujarnya.
Faktor penentu lainnya, kata dia, adalah eksekusi lapangan yang bersih dari hambatan birokrasi. Riset pria yang karib disapa Gus Fawait itu membuktikan, bahwa kelancaran birokrasi mempercepat perputaran uang di masyarakat.
“Begitu sumbatan birokrasi dipangkas, uang berputar cepat di tingkat bawah. Efek dominonya pendapatan riil masyarakat naik dan daya beli meningkat,” paparnya.
Dengan pertumbuhan 6,35 persen, Jember kini menjadi lokomotif ekonomi di koridor Sekar Kijang. Jember memimpin jauh di atas Banyuwangi (6,14 persen), Lumajang (5,89 persen), Situbondo (5,50 persen), dan Bondowoso (5,42 persen).
“Daerah yang mampu memaksimalkan belanja publik di awal tahun otomatis akan menarik gerbong ekonomi wilayah di sekitarnya,” tambahnya.
Dia menegaskan, gelar Doktor Ilmu Ekonomi yang diraihnya memiliki tanggung jawab moral yang besar. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ini dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Gelar doktor ini bukan untuk gagah-gagahan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berbanding lurus dengan isi dompet masyarakat, artinya kemiskinan turun dan lapangan kerja terbuka lebar,” pungkasnya.
