Karena Momen Pilkada, KPK Tunda Penyidikan Kasus Korupsi

Selasa, 3 September 2024 - 21:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Karena Momen Pilkada, KPK Tunda Penyidikan Kasus Korupsi (Sumber: Istimewa Ilustrasi)

Gambar Karena Momen Pilkada, KPK Tunda Penyidikan Kasus Korupsi (Sumber: Istimewa Ilustrasi)

Frensia.id- Penundaan sementara sejumlah kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah selama musim Pilkada 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa proses hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik selama masa kontestasi tersebut.

KPK tampaknya ingin mencegah potensi penyalahgunaan proses hukum sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, sekaligus menjaga integritas proses pemilihan kepala daerah yang adil dan bebas dari intervensi hukum yang tidak murni.

Meskipun demikian, kasus-kasus tersebut akan tetap dilanjutkan setelah Pilkada berakhir, guna memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan.

Tessa Mahardika salaku Juru bicara KPK, menegaskan bahwa yang demikian demi meminamilisir intervensi beberapa pihak di momentum Pemilihan kepala daerah.

“KPK juga tidak ingin penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu Untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada”, sebagaimana dilansir dari Liputan 6.

Baca Juga :  Diduga Adanya Penyelewengan Dana Pokir, Aktivis Anti Korupsi Situbondo Desak KPK Turun

Bahkan ia juga menyatakan bahwa selama kurang lebih tiga bulan, dari September hingga November. KPK akan menunda pengumuman atau proses hukum terhadap calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini dilakukan hingga pengumuman resmi terkait status mereka. Penundaan ini dimaksudkan untuk menghindari dampak hukum yang dapat mempengaruhi proses politik selama masa Pilkada 2024. Sekain itu, juga untuk memastikan bahwa calon tidak dijatuhkan secara tidak adil karena isu hukum yang belum jelas.

Meskipun KPK menunda penanganan kasus terhadap calon kepala daerah selama masa Pilkada. Penghentian perkara ini sifatnya sementara dan tidak berarti kasus-kasus tersebut benar-benar dihentikan.

Kasus-kasus yang sudah mencapai tahap penyelidikan dan penyidikan akan tetap diusut. Ini menunjukkan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, meskipun ada jeda sementara untuk menjaga integritas proses Pilkada.

Baca Juga :  Sambutan Menteri Agama Di Pelantikan PPPK, Berharap Ada Kesadaran Eko-Teologi Bersama

Setelah masa Pilkada berakhir, kasus-kasus tersebut akan dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku.

“Tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut”, ujarnya, 03/09/2024.

Dengan demikian, setelah musim Pilkada berakhir, KPK akan melanjutkan kembali penanganan beberapa kasus korupsi (rasuah) yang sempat ditunda selama proses pemilihan kepala daerah.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi politik yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi Pilkada.

Tentunya, sekaligus tetap menjaga komitmen KPK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Setelah Pilkada selesai, proses penyelidikan dan penyidikan yang tertunda akan dilanjutkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Pemkab Jember akan Lakukan Pergeseran Pejabat Eselon II, Ketua Fraksi Nasdem: Birokrat Mudah Harus diberi Kesempatan
Pemkab Jember akan Lakukan Pergeseran Pejabat Eselon II, Begini Tanggapan Ketua DPC PKB Jember
Ketua DPRD Jember Sebut Pembahasan P-APBD 2025 Selesai Bulan Juli
Peringati Hari Pancasila, DPC PDIP Jember Gelar Upacara
Sambutan Menteri Agama Di Pelantikan PPPK, Berharap Ada Kesadaran Eko-Teologi Bersama
Dalam Pelantikan PPPK Kemenag, Ketua Umum Korpri Ingatkan Konflik India-Pakistan
Konkoorcab PMII Jatim, Sahabat Lisa jadi Calon Pertama yang Mendaftar Ketua KOPRI
Tanggapan Pengamat Bisnis dan UMKM Soal Rencana Street Food Pemkab Jember

Baca Lainnya

Kamis, 12 Juni 2025 - 21:00 WIB

Pemkab Jember akan Lakukan Pergeseran Pejabat Eselon II, Ketua Fraksi Nasdem: Birokrat Mudah Harus diberi Kesempatan

Kamis, 12 Juni 2025 - 16:30 WIB

Pemkab Jember akan Lakukan Pergeseran Pejabat Eselon II, Begini Tanggapan Ketua DPC PKB Jember

Selasa, 10 Juni 2025 - 17:00 WIB

Ketua DPRD Jember Sebut Pembahasan P-APBD 2025 Selesai Bulan Juli

Senin, 2 Juni 2025 - 07:00 WIB

Peringati Hari Pancasila, DPC PDIP Jember Gelar Upacara

Senin, 26 Mei 2025 - 21:30 WIB

Sambutan Menteri Agama Di Pelantikan PPPK, Berharap Ada Kesadaran Eko-Teologi Bersama

TERBARU

panduan membaca albert camus (Ilustrasi Arif)

Destinia

Panduan Membaca Karya Albert Camus

Jumat, 13 Jun 2025 - 12:29 WIB