Bondowoso, FRENSIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bondowoso, pada Selasa (30/12/2025).
Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i menyampaikan kabar positif terkait capaian penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data periode Maret 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso tercatat menurun sebanyak 2,91 ribu jiwa, dari 99,62 ribu jiwa menjadi 96,71 ribu jiwa.
Secara persentase, angka kemiskinan juga turun 0,40 persen, dari 12,60 persen pada Maret 2024 menjadi 12,20 persen pada Maret 2025.
“Capaian ini mengisyaratkan bahwa komitmen bersama dan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan,” tegas Wakil Bupati.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan angka kemiskinan berada pada kisaran 11,36–11,73 persen serta nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Target ambisius tersebut, menurut Wakil Bupati, harus menjadi dorongan bersama untuk meningkatkan percepatan program dan memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
Berdasarkan data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Desember 2025, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bondowoso masih mencakup 87.032 individu atau 39.419 keluarga, dari total penduduk 800.441 jiwa dan 321.522 keluarga.
Kondisi itu menuntut kerja yang lebih optimal dan terkoordinasi di semua tingkatan.
Wakil Bupati kembali menegaskan bahwa TKPK tidak boleh bekerja secara parsial. Tidak boleh ada ego sektoral, melainkan harus dibangun kolaborasi yang solid antar perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga mitra non-pemerintah.
Keterbatasan fiskal daerah pada tahun 2026, kolaborasi dan inovasi menjadi syarat mutlak dalam penanggulangan kemiskinan yang bersifat multidimensi.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Hampir seluruh desa di Kabupaten Bondowoso masih memiliki keluarga dalam kategori miskin ekstrem,” ujarnya.
Wakil Bupati meminta TKPK Kecamatan untuk lebih aktif mendampingi desa. Ia mendorong agar penggunaan dana desa lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memastikan desa melakukan verifikasi serta validasi data sasaran secara berkelanjutan.
Proses verifikasi dan validasi DTSEN ditekankan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun harus memperhatikan kualitas data.
Para admin desa dan petugas lapangan diminta dibekali kemampuan yang memadai agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan hanya mencakup warga yang berhak.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimis, upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi, ketepatan data, serta inovasi kebijakan.
Penulis: Daim
