Frensia.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Meutya Hafid terus mengupayakan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
Aplikasi ini dirancang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik, terutama yang mencakup User Generated Content (PSE UGC), sebagai upaya untuk mengurangi ancaman terhadap anak-anak di dunia maya.
SAMAN akan mulai diterapkan pada Februari 2025 dengan tujuan utama mengurangi penyebaran konten ilegal di platform digital, seperti pornografi, perjudian, dan pinjaman online ilegal yang sangat membahayakan anak-anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Menkomdigi, perlindungan terhadap anak-anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
“SAMAN akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi, dan pinjaman online ilegal, menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Meutya Hafid di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/1/) lalu, dikutip dari laman resmi Kemenkomdigi.
SAMAN memiliki beberapa tahapan penegakan kepatuhan yang dimulai dengan Surat Perintah Takedown untuk menurunkan konten yang dilaporkan. Tahapan selanjutnya melibatkan Surat Teguran 1 (ST1) dan Surat Teguran 2 (ST2), dan apabila pelanggaran tetap berlanjut, dapat berujung pada Surat Teguran 3 (ST3) yang berisiko pada pemblokiran akses.
Melalui sistem ini, Kemkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjaga ruang digital tetap aman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
SAMAN juga akan mengawasi pelanggaran-pelanggaran terkait pornografi anak, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal, serta produk-produk ilegal.
Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE yang tidak mematuhi perintah takedown dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Kemkomdigi mencatat, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap ancaman di dunia digital. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual online dan penyalahgunaan teknologi informasi terhadap anak.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 481 kasus pengaduan terkait pornografi dan kejahatan dunia maya antara 2021 hingga 2023, serta 431 kasus eksploitasi dan perdagangan anak.
Dengan SAMAN, Kemkomdigi berharap dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak dari berbagai bahaya yang mengintai di dunia maya.
