Frensia.Id- Puluhan nelayan asal Kecamatan Puger mendatangi ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jumat (29/5). Mereka mengadukan nasib terkait peliknya syarat mendapatkan solar bersubsidi untuk melaut.
Pertemuan di lantai dua gedung parlemen tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, Sekretaris Komisi D Nidi Naidha, dan Anggota Komisi B Suharto.
Salah satu persoalan utama yang dikeluhkan nelayan adalah syarat pembelian solar subsidi yang dinilai semakin rumit. Nelayan kecil mengaku belum seluruhnya memiliki barcode pembelian BBM subsidi.
“Nelayan kecil kesulitan melaut karena belum semua punya barcode pembelian solar subsidi,” ujar salah satu nelayan di lokasi, Jum’at (29/5/2026).
Selain masalah barcode, nelayan juga mengeluhkan menumpuknya dokumen administrasi yang wajib dipenuhi. Dokumen tersebut mulai dari Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), SIUP, NIB, NPWP, hingga Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan dan Kedatangan (STBLKK).
Menurut mereka, panjangnya rantai birokrasi ini sangat memberatkan, terutama bagi nelayan kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas. Mereka berharap ada solusi nyata di kawasan Puger.
“Kami ingin di Puger itu lengkap (pelayanannya),” ungkap Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, Mohamad Rian Hafiq Yuki.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan bahwa persoalan administrasi nelayan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, perizinan seharusnya dipermudah agar tidak menghambat produktivitas nelayan.
“Nelayan jangan terus dibebani prosedur yang rumit. Persoalan administrasi harus dipermudah supaya mereka bisa fokus melaut,” tegas Widarto.
