Frensia.id – Meski partisipasi politik masyarakat Lumajang di Pilkada 2024 mengalami penurunan, angkanya tetap tergolong tinggi. Bahkan, Lumajang berhasil mengungguli Jember dalam hal tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.
Pada pemilu sebelumnya, Lumajang mencatatkan angka partisipasi yang sangat baik, mencapai 83,5 persen. Namun, dalam Pilkada kali ini, angka tersebut turun menjadi 76,8 persen.
Berdasarkan analisis Frensia Institute, penurunan ini sejatinya merupakan tren umum yang terjadi di banyak kabupaten.
Riyadi, anggota tim riset Frensia Institute, mengungkapkan bahwa dari 838.602 total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lumajang, sebanyak 644.310 orang menggunakan hak pilihnya. Meski terjadi penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi.
“Di Lumajang memang ada penurunan drastis dibanding sebelumnya. Namun, partisipasi 76,8 persen masih sangat baik, mengingat Pilkada tidak sebesar pemilu presiden atau legislatif dalam menarik perhatian masyarakat,” ujar Riyadi, 22/12/2024.
Ia menjelaskan, perbedaan skala dan aktor politik yang berkontestasi turut memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Semakin banyak aktor politik dalam sebuah pemilu, biasanya semakin besar daya tarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
“Pilkada hanya melibatkan sedikit kandidat. Jadi wajar jika partisipasinya tidak setinggi pemilu presiden atau legislatif,” tambah Riyadi pada Frensia.id.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan Jember, penurunan partisipasi di Lumajang masih terbilang lebih baik. Jember, yang secara antropologis memiliki perkembangan sosial lebih maju, justru mencatat tingkat partisipasi yang jauh lebih rendah.
Data Frensia Institute menunjukkan, partisipasi politik masyarakat Jember pada Pilkada 2024 hanya mencapai 57 persen. Angka ini turun dari 58,53 persen pada Pilkada sebelumnya. Artinya, jika dibanding Lumajang, tentu kalah telah dan tak sebanding.
Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang lebih serius dalam mendorong keterlibatan politik di Jember.
Dengan perbandingan ini, Lumajang tetap menjadi daerah yang mampu mempertahankan keaktifan masyarakatnya dalam menggunakan hak pilih, meski mengalami sedikit kemunduran.
Pilkada 2024 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kesadaran politik masyarakat demi memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
