Frensia.id – Pilkada menjadi tonggak penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Kendati maksud dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat menyalurkan suaranya, tak jarang hasil pilkada menyisakan ketidakpuasan. Di tengah jalannya proses pemilihan dipandang cacat hukum dan tidak adil, pihak yang merasa dicurangi punya hak menggugat hasil tersebut.
Tentu, tempat pengaduannya di Mahkamah Konstitusi, lembaga resmi negara sebagai pemutus akhir jalannya polemik pilkada. Meski terkadang dijuluki ‘keranjang gugatan’ pilkada, putusan MK bak suara Tuhan, putusannya bersifat final dan mengikat.
Hingga kini, Selasa (10/12/2024) jumlah gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHP) 2024 mencapai 200 gugatan. Sengketa yang masuk terdiri dari PHP Bupati sebanyak 162, perselisihan tingkat walikota sebanyak 37 dan untuk PHP gubuner masih berjumlah satu yaitu Gubernur Papua Selatan diajukan oleh M. Andrean Saefudin. Sehingga total sementara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mencapai 200 permohonan.
Jumlah ini ada kemungkinan akan terus bertambah mengingat MK memberikan batas waktu hingga 10 hari lagi. Berdasarkan situs mkri.ri, MK dijadwalkan membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan sampai 18 Desember 2024.
Banyaknya laporan yang masuk atas ketidakpuasan hasil pemilu menunjukkan adanya aturan yang ketat, tak memungkiri tetap terjadi pelanggaran. Apakah setiap pengajuan gugatan pilkada ini dapat dipastikan tahapan proses pilkada curang? atau jangan-jangan hanya ketidakpuasan dan sikap tidak jantan menerima kekalahan? Terlepas dari beragam tafsir ini, yang jelas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sifatnya konstitusional.
Beragam alasan dan tudingan pelanggaran yang dilayangkan, narasi yang dibangun biasanya kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses pemilihan. Mulai dari politik uang, terdapat pula laporan sejumlah pemilih yang membawa KTP namun tidak diizinkan memberikan suara di TPS. Asalan lain, ada keterlibatan aktif aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan kampanye selama masa tenang.
Tudingan atas kecurangan tersebut harus dihargai, siapapun punya hak mencurigai, namun ia juga punya kewajiban membuktikan. Selebihnya, titik final dari perselisihan pilkada ini ada pada kebijaksanaan hakim MK. Dalam hal ini, MK memiliki peranan sangat penting.
Sebagai pengawal konstitusi, MK tidak hanya melihat pelanggaran administratif, ia juga mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap hasil pilkada. Jika ditemukan kecurangan dalam proses pilkada, MK harus tegas memutus berdasarkan prinsip keadilan.
Namun, penting dipahami bersama, perselisihan hasil Pilkada semata-mata bukan soal siapa yang menang dan kalah. Lebih jauh dari itu, tentang bagaimana negara memastikan setiap warganya memiliki hak yang sama berpartisipasi dalam demokrasi.
Dalam keadilan sosial, seperti yang direkomendasikan John Rawls, masing-masing orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kecurang pilkada, seperti praktek politik uang adalah contoh nyata ketidakadilan, dimana pilihan rakyat dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar dirinya, bukan keyakinan pribadi.
Begitu juga keterlibatan aktif aparatur sipil negara dan sejumlah pemilih yang membawa KTP namun tidak diizinkan memberikan suara di TPS, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan sosial. Tidak diizinkan memilih melanggar prinsip kebebasan yang sama (equal liberty). Sedangkan keterlibatan ASN menciptakan ketidakadilan struktural dan peluang kesetaraan tak lagi berjalan.
Bagi mereka yang merasa haknya terampas, menggugat hasil Pilkada adalah jalan untuk memperoleh keadilan. MK harus memastikan bahwa setiap gugatan ditangani dengan objektif dan adil. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan untuk mengembalikan hak rakyat dalam proses yang bebas dan transparan. Di meja MK, keadilan dipertaruhkan—bukan hanya untuk para pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk masa depan demokrasi itu sendiri. *
