Frensia.id – Komisi II DPR RI tengah mengkaji langkah strategis dengan potensi memanggil Kementerian PANRB beserta BKN terkait kebijakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara serentak. Kebijakan yang baru diumumkan ini menuai gelombang protes dari berbagai pihak.
Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Maret 2026 dinilai membuat banyak pelamar merasa dirugikan. Sebagian besar dari mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan dapat mengabdi sebagai aparatur negara.
Kebijakan yang dianggap mengejutkan ini memicu reaksi heboh di kalangan masyarakat. Sejak Jumat (7/3/2025), ribuan warganet mengungkapkan kekecewaan mereka melalui media sosial X (Twitter) dengan menggunakan tagar #SaveCASN2024 dan #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK.
Tagar tersebut dengan cepat menjadi viral, dilengkapi dengan gambar logo pita hitam yang identik sebagai simbol solidaritas dan duka atas ketidakpastian yang ditimbulkan. Aktivitas online ini semakin memperkuat tekanan publik kepada pemerintah untuk segera meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan calon ASN.
Dalam salah satu pemberitaan di stasiun TV nasional, Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, mengungkapkan adanya kemungkinan pemanggilan Kementerian PANRB.
“Bisa juga nanti kita akan lihat rapat pimpinan, rapat kapoksi atau internal komisi, bisakah kita panggil. Kalau memang harus kita panggil, kita panggil,” tegasnya.
Pernyataan ini menandakan kesiapan komisi untuk menginterogasi pihak terkait guna mendapatkan penjelasan mendalam mengenai penundaan pengangkatan CASN dan implikasinya terhadap formasi CPNS dan PPPK.
Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik, pun memberikan klarifikasi dengan mengutip hasil rapat internal Komisi II.
“Saya baca kesimpulan rapat dengan DP dengan Komisi II Pak Zul. Nomor 4 itu dalam rakam percepatan penjalanan CPNS untuk formasi, itu PAN-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025. Jadi betul Pak Zul, menyelesaikannya. Jadi dari sekarang sudah bisa sebetulnya diangkat,” ujarnya.
Tanggapan tersebut mempertegas bahwa kendala administrasi dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama di balik penundaan yang terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Zulfikar Arse Sadikin kembali menegaskan bahwa hasil rapat kerja pada Rabu, 5 Maret 2025, telah menyepakati langkah penyelesaian masalah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
“Ya, berarti sama saya dengan Pak Agus kan, ini kesimpulan, ini kesimpulan. Bahas penyelesaiannya waktu yang kita berikan itu kan. Waktu yang kita berikan. Ini kesimpulan rapat kerja Rabu 5 Maret Pak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah bersama Komisi II DPR RI telah sepakat untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN hingga tuntas. Dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (04/03/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta, disepakati bahwa pengangkatan pegawai non-ASN sebagai PPPK akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Hal ini merupakan bagian dari upaya menyempurnakan sistem kepegawaian di tengah amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dalam keterangannya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penataan ASN secara nasional. Salah satu poin penting yang disepakati adalah penyesuaian jadwal pengangkatan CASN pada tahun anggaran 2024, yang berarti perubahan signifikan dari jadwal semula.
Bagi CPNS 2024, penetapan ulang jadwal menjadi 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK akan tertunda hingga Maret 2026. Kebijakan ini, meski telah disepakati, tetap menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya pada kesiapan pelayanan publik di masa depan.
