Dorong Pelaku Usaha untuk Salurkan CSR, DPRD Jatim: CSR Bisa Jadi Solusi Pengentas Kemiskinan

Kamis, 27 Maret 2025 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Jatim saat dikonfirmasi (Sumber foto: Sigit Gita Pamuji)

Anggota DPRD Jatim saat dikonfirmasi (Sumber foto: Sigit Gita Pamuji)

Frensia.Id- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Satib, mendorong pelaku usaha untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, CSR dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

CSR juga merupakan kewajiban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang. Kata Satib, peran serta dunia usaha sangat dibutuhkan dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

“Dengan cara ini, kita bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Rabu (26/03/2025).

Lebih lanjut kata Satib, semua perusahaan berbadan hukum wajib menjalankan regulasi terkait CSR sesuai aturan pemerintah daerah. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan sosialisasi aturan tersebut kepada para pelaku usaha.

“Dengan begitu, mereka bisa semakin sadar akan kewajiban sosialnya, ujarnya.

Menurut Satib, selain melakukan sosialisasi, pengawasan terhadap perusahaan dalam pencairan CSR juga perlu ditingkatkan. “Hal ini bertujuan agar program CSR benar-benar berjalan sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Satib juga berharap agar antara pemerintah dengan dunia usaha bisa bersinergi. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bisa cepat terwujud.

“Jika semua pihak berperan aktif, maka kemiskinan bisa ditekan. Masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari program-program yang telah dijalankan,” tandasnya.

Baca Juga :  DPC PKB Jember Sarankan Simpang Tiga Depan Hotel Bandung Permai Ditutup
Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Rapat Paripurna Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB
Kejari Periksa Wakil Ketua DPRD Jember Dugaan Kasus Korupsi Sosperda Rp 5,6 M
Parodi Anak SD Manggul Ghulu’en: Cerita dan Asa Tembakau Madura
Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember
Kejari Jember Mulai Periksa Bidik Tersangka Kasus Sosperda
Harjabo 206: Jalanan Bondowoso Disulap Jadi Panggung Budaya Pelajar
Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal
Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro

Baca Lainnya

Kamis, 21 Agustus 2025 - 05:52 WIB

Rapat Paripurna Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB

Rabu, 20 Agustus 2025 - 22:25 WIB

Kejari Periksa Wakil Ketua DPRD Jember Dugaan Kasus Korupsi Sosperda Rp 5,6 M

Rabu, 20 Agustus 2025 - 05:32 WIB

Parodi Anak SD Manggul Ghulu’en: Cerita dan Asa Tembakau Madura

Selasa, 19 Agustus 2025 - 22:26 WIB

Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember

Selasa, 19 Agustus 2025 - 21:33 WIB

Kejari Jember Mulai Periksa Bidik Tersangka Kasus Sosperda

TERBARU

ilustrasi Gedung MK yang tampak retak, menggambarkan rapuhnya independensi lembaga penjaga konstitusi di tengah tekanan politik.

Opinia

“Jangan Menghantam DPR”: Retaknya Independensi MK

Jumat, 22 Agu 2025 - 10:40 WIB