Fensia.id- Entah apa penyebabnya, Kabupaten Jember Jawa Timur mengalami masalah dalam hal peningaktan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Indeks Pengembangan Manusia (IPM) masyarakat naik dari level “sedang” ke level “tinggi”. Berbanding terbalik, angka kemiskinan di Kabupaten meningkat tahun kemarin. Ini tentu merupakan pekerjaan yang perlu difokuskan oleh pemerintah daerahnya.
Sebagaimana dilansir dalam BPS Jawa Timur, kebupatan dalam aspek pendidikan dan kesehatannya mengalami kenaikan. Sehingga secara statistik, IPMnya dianggap naik level dari sedang ke tinggi. Kenaikan berbarengan dan kabupaten-kabupaten tetangganya, yakni Bondowoso, Stiubondo dan Probolinggo.
Walaupun IPM mengalami kenaikan, akan tetapi dalam ususan kesejahteraan ekonomi, mengalami penuranan. Angka kemiskinan masyarkatnya malah tambah meningkat pada tahun 2023 kemarin. Artinya, jumlah orang miskin bertambah besar. Walaupun persentasenya tidak meningkat seperti pada era covid’19, tahun 2019-2021, namun tetap dapat dianggap lumayan tinggi.
Pada tahun 2019, saat covid’19 baru masuk, angka kemiskina berada pada 226,57. Tahun berikutnya, angka penduduk miskin berkembang menjadi 247,99, artinya kemiskinan meningkat 21,42 . Pada tahun 2021 peningkatan lebih kecil, yakni hanya 9,1 sehingga indeks menjadi 257,09. Tentu hal ini gampang ditebak, faktor adalah covid’19. Bukan hanya Jember, semua kabupaten kemiskinannya meningkat tajam.
Buktinya setelah covid’19, pada tahun 2022 angka kemiskinan kabupaten Jember mengalami penurunan yang luar biasa. Pada tahun 2021, angka masih 257,09. Ditahun 2023, mengalami penuran sebesar 24,36. Ini membuktikan ekonomi masyarkata kembali tumbuh pasca covid.
Anehnya, setelah covid’19 benar-benar lenyap, peningkatan kemiskinan kembali terjadi. Ada peningkatan sebesar 3,73. Angka kemiskinan tahun 2023 meningkat menjadi 236,46 dari 232,73. Entah apa penyebabnya, yang pasti dari data statistiknya, yang meningkat adalah indek kedalaman kemiskinannya. Tentu hal ini yang menjadi PR pemerintah Jember di tahun 2024 ini.
