Frensia.id – Aksi demonstrasi digelar oleh Cipayung Plus dan BEM Se-Kabupaten Jember, di depan Gedung DPRD Jember, pada Senin (15/6/2026).
Dalam demo tersebut, massa aksi memasang tulisan bertagar #Indonesia Cemas pada poster yang mereka bawa.
Koordinator Lapangan (Korlap) Demo, Alfin Maulana, menyampaikan bahwa aksi demonstrasi menyoroti terkait naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga masuknya militer pada ruang otonomi warga sipil.
Adapun tuntutan yang dibawa massa demo di antaranya, menghentikan krisis ekonomi dan kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga bahan pokok dan BBM. Realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah.
Selanjutnya revisi UU Polri serta menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif aparat kepolisian. Revisi UU TNI dan menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
“Tuntutan yang kita bawa ialah pertama menyoal BBM. Harga BBM sekarang mulai melonjak dan juga Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Masyarakat akhirnya mau tidak mau beralih kepada BBM Pertamax,” kata Alfin.
Selain itu, kata dia, aksi demo juga mempersoalkan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Massa aksi menuntut agar pemerintah pusat mengawasi secara ketat terhadap program tersebut.
“Jangan sampai program ini, hanya menguntungkan masyarakat-masyarakat yang tingkatan-tingkatan atas, tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat yang di tingkatan bawah,” tuturnya.
Tuntutan juga mempersoalkan adanya peraturan yang memperbolehkan anggota militer atau polisi untuk masuk di ruang sipil.
“Tuntutan kita menyoal tentang undang-undang Polri yang sekarang bisa menduduki di ranah sipil. Juga tentang persoalan undang-undang TNI. Dan sekarang sudah makin masuk ke ruang-ruang sipil,” ujarnya.
Massa aksi yang turun ke jalan dalam demo berjumlah kurang lebih 500 orang.
Alfin mengatakan bahwa sejumlah tuntutan yang dibawa saat demo akan dikawal hingga ke pemerintah pusat.
Dia menegaskan akan membawa massa dengan jumlah besar, apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dari pemerintah pusat.
“Ketika ini tidak ada kejelasan dari DPRD Jember khususnya yang mengawal kepada pusat, kita bakal datang dengan gerakan-gerakan yang lainnya,” tegasnya.
Alfin berharap anggota DPRD Kabupaten Jember, dapat melanjutkan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai amanah jabatan yang diembannya.
“Sesuai dengan kewenangan, tugas maupun fungsi kami. Kami adalah lembaga perwakilan di tingkat daerah, di mana kami akan meneruskan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI beserta presiden,” kata Halim.
Dia mengapresiasi pada sejumlah massa aksi atas aspirasi yang disampaikan saat demo berlangsung
“Tentu panjenengan memberikan aspirasi adalah bagian dari kecintaan terhadap negara. Terutama aspirasi ini, akan menjadi perhatian bukan hanya kami, tetapi secara nasional,” tegasnya.
