Frensia.Id- Direktorat Jenderal Imigrasi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghapus budaya kerja lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Seluruh petugas imigrasi diminta kembali fokus pada tugas pelayanan publik yang optimal.
Arahan tegas tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, kepada petugas Imigrasi di seluruh Indonesia serta Atase Imigrasi di Perwakilan RI. Pengarahan dilakukan secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (9/6/2026).
Hendarsam meminta seluruh pegawai tetap menjalankan program yang telah direncanakan. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berlangsung optimal di tengah proses hukum yang saat ini sedang berjalan di internal institusi.
“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” kata Hendarsam dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Hendarsam tidak menampik bahwa situasi yang dihadapi Ditjen Imigrasi saat ini menjadi pukulan besar bagi organisasi. Namun, ia menilai kondisi ini harus dijadikan momentum refleksi total untuk mengikis habis praktik masa lalu.
“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai institusi pelayanan publik, Imigrasi menjadi salah satu instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini membuat Imigrasi sangat rentan menerima komplain dan kritik dari publik.
Oleh karena itu, Hendarsam meminta setiap aparatur memiliki mental yang kuat untuk merespons keluhan warga secara cepat dan transparan. Ia menyebut Ditjen Imigrasi sebenarnya memiliki SDM yang unggul.
“Namun kemampuan itu wajib dibarengi dengan integritas,” paparnya.
Lebih lanjut, Hendarsam menegaskan orientasi utama Imigrasi saat ini adalah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”. Institusi harus membuktikan komitmen pelayanan secara nyata demi merebut kembali kepercayaan publik.
“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat,” ungkapnya.
“Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
