Frensia.id – Fenomena golongan putih atau golput dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember menunjukkan angka yang cukup mencengangkan. Berdasarkan analisis Frensia Institute, rata-rata angka golput di Kabupaten Jember mencapai 42,60 persen.
Fakta ini menunjukkan bahwa hampir separuh masyarakat Jember tidak menggunakan hak pilihnya, sebuah kondisi yang mencerminkan tingkat apatisme politik yang cukup tinggi.
Lebih mengejutkan lagi, beberapa kecamatan tercatat memiliki angka golput di atas rata-rata tersebut, dengan Bangsalsari memegang rekor tertinggi. Dari total 95.330 pemilih yang terdaftar di kecamatan ini, sebanyak 47.223 orang atau 49,54 persen tidak hadir di TPS untuk mencoblos. Hal ini menjadikan Bangsalsari sebagai daerah dengan angka golput terbesar di Jember.
Menyusul Bangsalsari, Kecamatan Puger mencatat angka golput sebesar 48,52 persen, dengan 45.303 dari 93.372 pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, Kecamatan Balung berada di posisi ketiga dengan angka golput 48,32 persen, di mana 30.574 dari 63.270 pemilih tidak hadir di TPS. Kecamatan Mumbulsari juga mencatat angka yang cukup tinggi, yakni 47,18 persen, dengan 24.831 dari 52.628 pemilih tidak memberikan suaranya.
Di sisi lain, Kecamatan Sukowono menjadi daerah dengan angka golput terendah, yakni 35,15 persen. Dari 46.977 pemilih terdaftar di Sukowono, hanya 16.511 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, jauh di bawah rata-rata kabupaten.
Mashur Imam, perwakilan dari Frensia Institute, menjelaskan bahwa analisis ini dilakukan berdasarkan data terakhir hasil Pilbub Jember. Ia menyebutkan bahwa tingginya angka golput ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam kesadaran politik masyarakat di tingkat kecamatan.
“Angka golput yang tinggi di beberapa kecamatan menunjukkan lemahnya tingkat kesadaran politik masyarakat. Ini menjadi tantangan besar bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun para kandidat,” ungkap Imam pada Frensia,08/12/2024.
Ia menambahkan bahwa penyebab tingginya angka golput perlu dianalisis lebih lanjut. Beberapa kemungkinan yang diidentifikasi antara lain adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan kurangnya daya tarik atau kepercayaan terhadap calon-calon yang bertarung dalam Pilbub.
“Faktor-faktornya banyak. Bisa jadi karena efektivitas penyelenggara pemilu yang dirasa kurang maksimal atau karena para kandidat belum mampu menarik kepercayaan masyarakat. Semua ini memerlukan penelitian lebih mendalam agar bisa ditemukan solusi yang tepat,” jelasnya.
Tingginya angka golput di Jember bukan hanya menjadi cerminan apatisme politik, tetapi juga menjadi peringatan akan potensi perlemahan demokrasi di tingkat lokal. Mashur menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan pemilu, mulai dari proses kampanye hingga hari pemungutan suara.
“Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah indikator utama kesehatan demokrasi. Jika angka golput terus meningkat, kita harus mulai bertanya: apa yang salah? Apakah ada masalah dalam penyelenggaraan, ataukah ini soal kepercayaan publik yang terus menurun terhadap sistem dan aktor politik?” tambahnya.
Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan di Jember untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Mashur menyarankan agar upaya penyadaran politik lebih digencarkan, terutama di kecamatan-kecamatan dengan angka golput tinggi.
“Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, hingga para kandidat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Edukasi pemilih harus menjadi fokus utama agar masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam menentukan masa depan daerah,” katanya.
Selain itu, Mashur juga menyebutkan bahwa partisipasi politik tidak hanya soal kehadiran di TPS, tetapi juga mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terwakili oleh para kandidat. Ia menekankan bahwa para calon pemimpin daerah harus mampu menghadirkan program kerja yang relevan dan solutif terhadap permasalahan masyarakat.
“Para kandidat harus bisa membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Program kerja mereka harus nyata, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat merasa percaya dan terwakili, tentu partisipasi mereka akan meningkat,” pungkasnya.
Angka golput yang tinggi di Jember menjadi refleksi tantangan besar dalam memperkuat demokrasi lokal. Frensia Institute berharap data dan analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pada pemilu-pemilu berikutnya, tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Jember ini menjadi gambaran nyata bahwa partisipasi politik tidak bisa dianggap sepele. Edukasi politik yang berkelanjutan dan pembangunan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan kandidat menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.
