Frensia.id – Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk melakukan reformasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau Land Reform.
“Untuk GTRA memang perlu direformasi,” kata dia, saat ditemui di Ruang Komisi A DPRD Jember, pada Kamis, (11/6/2026).
Menurut dia, meskipun di dalam GTRA telah jelas mengatur tugas masing-masing pihak berdasarkan jabatan (Ex-officio), namun masih terkendala terkait eksekusi di lapangan karena memiliki pekerjaan inti pada instansinya.
“Ada BPN, ada kepala dinas begitu kan. Nah, ini nih yang kadang mereka punya pekerjaan utama kan. BPN pekerjaan utamanya ada, kepala dinas itu punya pekerjaan utamanya ada,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar unsur-unsur yang masuk dalam struktur GTRA bisa segera bekerja.
“Maka kita harus dorong. DPRD harus mendorong, tokoh masyarakat yang ada di sana harus mendorong agar ini bergerak,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan ketidakjelasan terkait status kepemilikan tanah yang berada pada perbatasan Jember-Banyuwangi.
“Karena mereka bilang itu ada lahan yang sebenarnya menjadi bagian dari Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember. Tetapi diklaim sebagai wilayah hutan punyanya Malangsari,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Sekti (Serikat Tani Independen), Asirudin, mencontohkan sejumlah warga desanya yang menjadi korban penangkapan oleh oknum aparat penegak hukum, setelah memanen di lahannya.
“Contohnya di tempat saya (Mulyorejo) itu menanam sendiri sengon, mindi, kayu, setelah mau ditebang itu ditangkap, oleh aparat oknum perhutani, polisi, ada yang dengan TNI,” tuturnya.
Selain itu, ada lagi di daerah Desa Suco, dengan kejadian setelah menebang 3 pohon Sengon kemudian diambil oleh pihak aparat dan langsung diantar ke kantor PTP.
Asirudin berharap masyarakat desa yang berada di lokasi Organisasi Tani Lokal (OTL), bisa mempunyai legalitas hukum untuk status kepemilikan tanahnya.
“Ada kekuatan hukum bagi masyarakat yang sudah menempati, dan juga ada apa pelaksanaan reforma agraria bagi yang belum menempati atau menguasai tanah lahan pertanian,” tegasnya.
