Lagi, KPK OTT di Sidoarjo. Kali ini 10 ASN Diciduk

Saturday, 27 January 2024 - 02:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber: PortalJTV, Editor: Mashur Imam

Sumber: PortalJTV, Editor: Mashur Imam

Frensia.id- Setiap periode pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo, seolah tidak pernah absen di OTT KPK. Baru tiga tahun yang lalu,2020, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) malakukan OTT dan menangkap bupati terpilih kala itu, Saifull Illah dan ajudannya. Mereka ditetapkan sebagai pelaku suap tender proyek senilai miliaran rupih. Belum hilang kenangan pahit itu, kemarin KPK kembali melakukan OTT dan menciduk 10 ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Kali ini, terkait kasus pemotongan retribusi dan insentif pajak daerah.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan operasi dilakukan secara senyap dan atas dasar laporan masyarakat. Menurutnya, ada sepuluh orang yang terciduk dan saat berita ini dibuat masih diperiksa. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar.

Baca Juga :  ASN Ancam Rekan di Pasar Tanjung Jember, Fraksi PDIP Soroti Kebocoran Retribusi Pasar

KPK saat ini fokus melakukan pemeriksaan intensif untuk lebih mendalami kasus. Untuk menentuk siapa tersangka dalam kasus ini, lembaga anti rusuah memiliki aturan main dan prosedur yang sudah jelas. Maksimal 1×24 jam status tersangka sudah akan jelas. “Sabar, masih berproses,” Tuturnya pada wartawan.

Saat ditanya, apakah salah satunya adalah Bupati Sidoarjo saat? Ali menjawab tidak. Ia mengatakan, “Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN. beberapa ASN”, katanya. Namun ia memastikan bahwa kasus yang sekarang ditangani adalah tindakan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga :  Bupati Fawait Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata

Dilansir dalam laman radar jatim, KPK tampaknya juga menyegel beberapa ruangan BPPD Sidoarjo. Diantaranya, Kantor Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan ruang Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Semuanya berada di lantai I.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Komisi A DPRD Jember Minta Inspektorat & BKPSDM Periksa ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan
Respons Gus Fawait Usai Kebijakan PPPK Bisa Jadi PNS: Ini Kado Kemerdekaan
Pemkab Jember Terima Transfer DAU dan DBH Rp223 Miliar, Gus Fawait akan Alokasikan untuk Infrastruktur Desa
Gus Fawait Berharap Angka Kemiskinan Turun Pasca Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Disetujui DPRD Jember
Inspektorat Jember Telusuri Dugaan Kasus ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan
Dinsos Jember Anggarkan Rp2,8 Miliar untuk Stiker Warga Miskin, DPRD: Kami Minta Pencetakan Diefisiensi
Pemkab Jember akan Optimalkan Dana Investasi untuk Pembangunan Daerah
Belum Dapat Bantuan, Guru Korban Gempa NTT Curhat ke Radio

Baca Lainnya

Friday, 21 August 2026 - 19:16 WIB

Komisi A DPRD Jember Minta Inspektorat & BKPSDM Periksa ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan

Thursday, 20 August 2026 - 18:11 WIB

Respons Gus Fawait Usai Kebijakan PPPK Bisa Jadi PNS: Ini Kado Kemerdekaan

Thursday, 20 August 2026 - 18:00 WIB

Gus Fawait Berharap Angka Kemiskinan Turun Pasca Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Disetujui DPRD Jember

Wednesday, 19 August 2026 - 17:27 WIB

Inspektorat Jember Telusuri Dugaan Kasus ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan

Wednesday, 19 August 2026 - 17:08 WIB

Dinsos Jember Anggarkan Rp2,8 Miliar untuk Stiker Warga Miskin, DPRD: Kami Minta Pencetakan Diefisiensi

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading