Frensia.Id- Marak pasien di kabupaten Jember kesulitan untuk berobat gratis, Wakil Bupati (Wabup) Jember Djoko Susanto menekankan bahwa bagaimanapun keadaannya, tugas Pemerintah Daerah ialah memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjenguk kakak kandung mantan Wabup periode 2021-2024 KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) yang tengah dirawat di RS dr Soebandi Jember.
Wabup Djoko Susanto menyampaikan bahwa kunjungannya menjenguk Ning Asni merupakan sambung silaturahmi dan mendoakan agar yang bersangkutan segera diberi kesembuhan.
“Sambang dulur wedok (saudara perempuan) yang lagi sakit. Semoga beliau segera diberikan kesehatan,” katanya, Minggu (16/03/2025) malam.
Dalam kesempatan yang sama, Wabup Djoko Susanto juga memberikan tanggapan mengenai maraknya keluhan masyarakat Jember yang kesulitan mendapatkan pengobatan gratis.
“Ini yang sebetulnya ingin saya diskusikan dengan teman-teman DPRD Jember. Bagaimana agar program UHC (Universal Health Coverage) itu bisa berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Djoko, dengan kondisi efisiensi anggaran, program tersebut belum bisa untuk dijalankan. Maka dari itu, perlu pemikiran ekstra dari banyak pihak, terutama Pemerintah Daerah.
“Melihat kondisi keuangan, masih belum bisa jalan. Makanya kami perlu berpikir ekstra,” ujarnya.
“Kalau sedang membahas tentang bagaimana membuat efisiensi anggaran ya harus konkret. Jangan terlalu banyak kegiatan yang bersifat seremonial,” tambahnya.
Kata Djoko, dengan kondisi keuangan yang seperti ini, pemerintah harus lebih banyak mendorong aktivitas masyarakat, memberikan peran kepada masyarakat supaya perekonomiannya bisa berjalan dengan baik.
“Tujuannya agar kondisi keuangan APBD ini tidak menjadi masalah kesejahteraan,” paparnya.
Saat ditanya mengenai solusi dari maraknya pasien yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit alias kesulitan berobat gratis, Djoko mengaku hal itu masih ia pikirkan. Namun, walau bagaimanapun keadaannya, tugas pemerintah ialah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Itu yang masih kita pikirkan, hal-hal yang bersifat emergensi perlu kebijakan khusus. Tapi bagaimanapun, tugas Pemerintah Daerah adalah memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya.