Perayaan Kemerdekaan, Pendaftaran Cerai di Posbakum PA Jember Alami Penurunan

Kamis, 22 Agustus 2024 - 09:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id – Momen peringatan Hari kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus tampaknya membawa pengaruh yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam hal pendaftaran cerai di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama (PA) Jember.

Mendekati dan pasca beberapa hari dari perayaan Kemerdekaan, terlihat adanya penuruan jumlah pendaftaran cerai yang di ajukan melalui posbakum PA Jember.

Silvia Yulianti, Wakil Koordinator Posbakum PA Jember mengatakan penurunan angka pendaftaran cerai yang di ajukan melalui posbakum PA Jember hampir mencapai 60 persen.

“Di bulan Agustus pendaftaran cerai yang diajukan melalui Posbakum ini mengalami penurunan, khususnya pasca HUT RI 17 Agustus sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Perhari senin tanggal 19 Agustus atau dua hari pasca upacara pendaftar yang masuk hanya 14 orang. Padahal sebelum bulan Agustus, hari senin itu biasanya sampai 25 bahkan pernah 30 lebih pendaftar. Jadi hampir mencapai 60 persen penurunannya.” Katanya kepada Frensia saat dimintai keterangan pada Kamis (22/08).

Baca Juga :  Kapolres Apresiasi Aksi Solidaritas Kemanusiaan Driver Ojol Jember

Khoirul Jamil anggota posbakum PA Jember dan legal staff LKBHI UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember mengatakan penurunan pendaftaran cerai ini diduga karena masyarakat fokus pada berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan seperti perlombaan dan acara sosial atau keagamaan.

”Kemungkinan besarnya penurunan pendaftaran cerai karena masyarakat fokus pada acara Agustusan, persiapan lomba tradisional, kegiatan keagamaan dan sebagainya. Mereka disibukkan dengan kegiatan tersebut sehingga pendaftaran mengalami penurunan, biasanya sebelum agustus hari selasa, rabu dan kamis pihak yang mengajukan mencapai kurang lebih 20, sekarang hanya 6 pendaftar.” Katanya

Baca Juga :  Perkuat Kader dan Organisasi, GP Ansor Banyuwangi Usung Gagasan “Satu Komando Ansor Berdaya”

Menurut Silvia, Paralegal dan alumnus UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember menuturkan penurunan angka penceraian di Posbakum kelihatannya juga dipengaruhi faktor finansial, biaya yang biasanya dialokasikan untuk banjar pendaftaran Penceraian di alihkan untuk keperluan momen perayaan Agustusan.

“Bisa jadi juga faktornya itu biaya, biaya untuk pendaftaran cerai kemungkinan besarnya dialokasikan untuk menggunakan biayanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan perayaan agustusan, misalnya biaya karnaval anak atau kebutuhan perayaan lainnya, yang dianggap lebih pending untuk saat ini.” Pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Presiden Atur Ulang Ekspor BBL, Pengusaha Situbondo Siap Ambil Peran
UNICEF Pastikan Kesediaan Vaksin Penanganan KLB Campak di Jember
Digelar Kejari dan Dispendik, Siswa Jember Antusias Ikut Lomba Video Kreatif Restorative Justice
Anggota Komisi C DPRD Jember Apresiasi Percepatan Pembukaan Jalur Gumitir
Wakil Ketua PCNU Jember Sebut Aspirasi Rakyat Harus Didengar Tanpa Ada Anarkisme
Pengelolaan Dana Desa Kasemek Dipertanyakan: BLT Diduga Salah Sasaran, Honor Guru Tertunda, hingga BUMDes Tak Transparan
Bukan 98 Lagi, Jhi Lilur: Saatnya Aktivis Abad 21 Pimpin Gerakan Massa
Legislator PDIP Soroti Ketahanan Pangan, Tekankan Pentingnya Lahan Produktif

Baca Lainnya

Rabu, 3 September 2025 - 10:32 WIB

Presiden Atur Ulang Ekspor BBL, Pengusaha Situbondo Siap Ambil Peran

Selasa, 2 September 2025 - 18:32 WIB

UNICEF Pastikan Kesediaan Vaksin Penanganan KLB Campak di Jember

Selasa, 2 September 2025 - 18:27 WIB

Digelar Kejari dan Dispendik, Siswa Jember Antusias Ikut Lomba Video Kreatif Restorative Justice

Senin, 1 September 2025 - 22:49 WIB

Wakil Ketua PCNU Jember Sebut Aspirasi Rakyat Harus Didengar Tanpa Ada Anarkisme

Senin, 1 September 2025 - 17:16 WIB

Pengelolaan Dana Desa Kasemek Dipertanyakan: BLT Diduga Salah Sasaran, Honor Guru Tertunda, hingga BUMDes Tak Transparan

TERBARU