Frensia.Id- Kabupaten Jember menorehkan prestasi dalam bidang pelayanan publik. Jember resmi menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang melakukan desentralisasi pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.
“Inovasi ini diluncurkan untuk memangkas jarak geografis Jember yang luas serta menghapus stigma birokrasi yang lambat. Kini, warga tidak perlu lagi jauh-jauh mendatangi kantor Dispendukcapil di pusat kota,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait, Kamis (30/4/2026).
Selanjutnya, dia menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan hak administratif yang setara bagi seluruh warga. Termasuk mereka yang tinggal di pelosok.
“Selama ini, warga dari pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan ongkos hanya untuk selembar KTP. Itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
“Hari ini, kami membawa mesin cetak itu ke dekat rumah mereka. Jember harus jadi pelopor bahwa pelayanan publik itu harus cepat, gratis, dan tanpa sekat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputra, meski pencetakan dilakukan di kecamatan, aspek keamanan data tetap menjadi prioritas utama. Proses ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat milik Kementerian Dalam Negeri.
“Seluruh infrastruktur digital telah melalui uji coba ketat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bahwa di setiap kecamatan operator dan perangkatnya sudah mumpuni. Masyarakat bisa datang ke Kecamatan lalu KTP nya bisa di cetak dan dibawa pulang saat itu juga.
“Kami telah menempatkan operator terlatih dan perangkat keras mumpuni di setiap kecamatan. Sekarang, warga cukup datang ke kantor kecamatan setempat, rekam, dan jika data bersih (tidak ganda), KTP bisa langsung dicetak dan dibawa pulang saat itu juga,” paparnya.
Kata Bambang, langkah ini secara signifikan memangkas peran calo dan kerumunan yang biasanya membeludak di kantor pusat Dispendukcapil dan Implementasi cetak E-KTP di kecamatan ini memberikan dampak domino yang positif terhadap berbagai aspek yaitu Akselerasi Bansos, layanan kesehatan dan Efisiensi Ekonomi.
“Mempercepat penyaluran bantuan pemerintah karena data penduduk selalu terbarukan dan Mempermudah warga dalam mengurus BPJS atau layanan RS yang membutuhkan identitas fisik dan Menghemat pengeluaran warga untuk biaya transportasi menuju pusat kota,” tandasnya.
