WALHI; Pemerintah Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Adat

Wednesday, 24 January 2024 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Frensia.Id/24/01/2024. Kritik kebijakan Food Estate terus bermunculan. Walaupun Cawapres 02, Gibran Rakabumi, pada saat debat meminta jangan membesarkan masalah food estate. Namun beberapa pihak tetap mengkritik problem tersebut. Salah di atara yang keras mengkritik adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Bukan tanpa alasan, satu hari yang lalu Zensi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan bahwa sejak era Soeharto dia teman-temannya telah menyatakan menolak pada program Food Estate. “WALHI sudah berdiri selama 43 Tahun di Indonesia, Food Estatenya Soerhato dulu, WALHI menolak“, katanya di sebuah stasion TV swata kemarin.

Baca Juga :  Wujudkan Visi Prabowo, Gus Fawait Kucurkan Anggaran Tani Terbesar dalam Sejarah Jember

Menurutnya, sejak awal WALHI memberi masukan. Misalnya, tentang hubungan lahan gambut dengan kebutuhan pangan. Gambut dapat menghasilkan 77 sumber pangan. Nilai ekonominya 2 kali lipat dari sawit. Tapi pendapat ini tidak didengar. Seandainya pemerintah melakukan kajian akademik dengan baik, kebijakan food estate tidak akan diambil.

Alasan penolakan WALHI menurutnya didasarkan pada kajian akademik. Dampaknya tidak sama sekali meningkatkan kebutuhan pangan. Kalau alasannya sebagai ketahanan pangan, itu sebenarnya tidak benar. “Kalau untuk memenuhi kedaulatan pangan, dia sudah menghancurkan kedaulatan pangan. Kalau untuk memenuhi kesejahteran dan kedaulatan rakyat atas tanah, dia sudah merampak tanah rakyat“, tuturnya tegas.

Baca Juga :  Gus Fawait Sulap Jalan Kartini Jadi Food Street Ikon Baru Jember

Baginya yang dirugikan saat ini, adalah rakyat, khususnya masyarakat adat. Untuk itu, ia memberi masukan, “pemerintah hurus minta maaf pada masyarakat adat“.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Komisi A DPRD Jember Rekomendasikan Perbaiki Saluran Limbah pada TPA Pakusari
Kepala DPMD Jember Bocorkan Perkiraan Pelaksanaan Pilkades 2027
Komisi A DPRD Jember Soroti ‘Money Politik’ Jelang Pilkades 2027
DPMD Jember Siapkan Antisipasi Konflik Jelang Pilkades 2027
PPP Jember Targetkan Raih 10 Kursi DPRD di Pemilu 2029
Solidkan Internal Partai, DPC PPP Jember Gelar Muscab ke-X
Hardiknas 2026, Gus Fawait Soroti Kesempatan Belajar saat Talk Show Pendidikan
Bupati Jember Tegaskan Urus KTP-KK Tak Boleh Dipungut Biaya Sepeser Pun

Baca Lainnya

Wednesday, 6 May 2026 - 02:22 WIB

Komisi A DPRD Jember Rekomendasikan Perbaiki Saluran Limbah pada TPA Pakusari

Tuesday, 5 May 2026 - 19:22 WIB

Kepala DPMD Jember Bocorkan Perkiraan Pelaksanaan Pilkades 2027

Tuesday, 5 May 2026 - 18:40 WIB

Komisi A DPRD Jember Soroti ‘Money Politik’ Jelang Pilkades 2027

Tuesday, 5 May 2026 - 16:12 WIB

DPMD Jember Siapkan Antisipasi Konflik Jelang Pilkades 2027

Monday, 4 May 2026 - 17:16 WIB

PPP Jember Targetkan Raih 10 Kursi DPRD di Pemilu 2029

TERBARU