Frensia.id—Awas! Partisipasi politik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember telah menjadi sorotan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rusdi, akademisi Universitas Negeri Jember (UNEJ). Tem
Temuannya mengungkap potensi konflik internal yang timbul setiap kali PCNU Jember terlibat dalam politik praktis. Penelitian ini, yang dipublikasikan pada 2017, memberikan gambaran mendalam tentang dampak keterlibatan politik NU, terutama di tingkat cabang.
Dalam laporan penelitiannya, Rusdi menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 13 Januari 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan untuk mempertahankan ajaran ahlussunnah wal jama’ah.
Meski berstatus organisasi sosial, NU memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Sebagai organisasi keagamaan, NU pernah berperan sebagai partai politik, namun pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU memutuskan kembali ke khittah 1926—komitmen untuk menjauhkan diri dari politik praktis dan fokus pada gerakan sosial keagamaan.
Namun, reformasi 1998 membawa perubahan besar. Desakan sosial-politik membuat NU kembali terlibat dalam politik praktis dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari tingkat pusat hingga cabang, pengurus NU—termasuk di Jember—seringkali terlibat langsung dalam pengelolaan PKB. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana pengaruh politik memengaruhi organisasi NU sebagai lembaga sosial keagamaan.
Penelitian Rusdi menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori pilihan rasional dari Coleman untuk memahami faktor, bentuk, dan dampak partisipasi politik NU Cabang Jember selama 1998–2015. Melalui metode sejarah yang melibatkan pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, hingga historiografi, penelitian ini berhasil memberikan analisis menyeluruh tentang fenomena tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU Cabang Jember memilih untuk kembali aktif dalam dunia politik praktis, didorong oleh pengalaman historis dan relevansi sosialnya di tengah masyarakat Jember yang kental dengan kultur pesantren.
NU membentuk DPC PKB Jember sebagai kendaraan politik, memungkinkan tokoh-tokoh NU untuk menyebar ke berbagai posisi strategis di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Kyai-kyai NU memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengampanyekan kader-kader yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Namun, keterlibatan tersebut membawa dampak negatif yang signifikan. Konflik kepentingan di tubuh internal NU kerap mencuat, terutama menjelang Pilkada Jember. Perebutan pengaruh dan gesekan antar kelompok menjadi isu yang sulit dihindari, merusak harmoni dan kesolidan organisasi.
Penelitian ini juga mengungkap dilema besar yang dihadapi NU Cabang Jember: bagaimana menjaga keseimbangan antara komitmen sebagai organisasi sosial keagamaan dengan keinginan untuk memengaruhi politik.
Konflik internal yang berulang kali terjadi membuktikan bahwa keterlibatan terlalu jauh dalam politik praktis hanya akan menggerus nilai-nilai luhur NU, termasuk kewibawaannya di mata masyarakat.
Rusdi memberikan rekomendasi agar PCNU Jember dapat menata ulang strategi politiknya. Dia menyarankan agar PCNU fokus pada peran sosial keagamaan, menghindari keterlibatan berlebihan dalam politik praktis.
Menurutnya, PCNU sebaiknya menjadi jembatan aspirasi masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi organisasi sejak didirikan.
Kritik ini tidak hanya relevan bagi PCNU Jember, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak organisasi keagamaan di Indonesia yang terlibat dalam politik praktis. Meskipun keterlibatan politik bisa memberikan manfaat dalam bentuk akses terhadap kebijakan, potensi kerusakan terhadap integritas organisasi tidak dapat diabaikan.
Keterlibatan PCNU Jember dalam politik praktis selama periode reformasi membuktikan bahwa organisasi keagamaan tidak kebal terhadap dinamika dan intrik politik.
Sebagai bagian dari masyarakat, PCNU harus bisa menavigasi perannya dengan bijaksana, memastikan bahwa kepentingan jangka panjang organisasi tetap terjaga tanpa kehilangan relevansi sosial.
Penelitian ini menjadi pengingat penting bagi PCNU Jember dan organisasi serupa lainnya untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap langkah politik yang mereka ambil.
Di tengah masyarakat yang terus berkembang, menjaga integritas dan tujuan awal organisasi adalah tantangan besar yang harus dijawab dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.
