Frensia.id- Ada banyak cara seseorang memperoleh pekerjaan dan jabatan. Ada yang menggunakan jalur konvensional, seperti halnya seorang pegawai administrasi pemerintah dalam kapasitasnya sebagai PNS. Dimulai dari mengikuti tes CPNS. Kemudian terjaring. Selanjutnya secara perlahan ia meningkatkan pangkatnya agar gaji juga meningkat. Ada juga yang menggunakan jalur non-konvensional, seperti halnya pegawai pemerintah barusan yang dengan telaten meningkatkan pangkat ke-PNS-annya sehingga memenuhi syarat administrasi sebagai seorang Camat.
Hanya saja jangan lupa, di sebuah kabupaten ada puluhan bahkan ratusan orang seperti dia yang memenuhi syarat sebagai camat dan berharap meraihnya. Karena jumlah camat selalu dibatasi oleh adanya kecamatan sedangkan ia harus bersaing, maka satu-satunya peluang seseorang terpilih adalah bagaimana caranya Bupati memilihnya? Setelah syarat teknis terpenuhi, inilah jalur non-konvensional.
Siapa yang hendak menjabat apa sudah ditentukan di lauh mahfudz. Tetapi mekanisme duniawi akan menagih representasi dari seseorang terhadap posisi tersebut. Pegawai negeri yang terpilih di tes CPNS adalah yang representatif dengan kemampuannya menjawab banyak soal secara benar. Seorang camat yang dipilih Bupati, dikarenakan si camat itu mampu merepresentasikan dirinya dengan segala macam cara (non-konvensional) sehingga Bupati percaya dan yakin pada orang tersebut.
Setelah menjabatpun, dari golongan peraih jabatan konvensional dan non-konvensional juga harus tetap merepresentasikan dirinya sebagai seorang yang layak menyandang jabatan tersebut. Mulai dari menunjukkan kemampuan kerja berintegritas, kredibilitas dan ikhlas. Serta menjauhi pelanggaran-pelanggaran yang mampu menodai citranya sebagai pemangku kepercayaan publik dan mengoyak kepercayaan orang yang telah memilihnya, sebagaimana posisi Camat.
Begitu juga halnya, seorang menteri. Sebagaimana kita tahu menteri itu dipilih oleh Presiden berdasarkan hak prerogatif yang ia miliki. Sebuah hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri yang mengisi kabinetnya tanpa membutuhkan campur tangan pihak atau lemabga lain. bahkan pengangkatan menteri oleh presiden lebih simple dari pengangkatan camat oleh bupati. Masih mempersyaratkan sertifikasi dan golongan minimal pegawai negeri.
Karena pengangkatan menteri itu tidak banyak terikat dengan aturan administratif yang rumit, maka kuasa penuh dan utuh ada pada presiden. Dapat dibayangkan, pastinya sensasi hegemonik sangat terasa sampai ke ujung-ujung syaraf sang menteri terpilih. Maka dari itu, penting kiranya seorang yang telah diberi jabatan jalur non-konvensional ini sebagai tangan presiden harus menunjukkan representasi diri dengan adanya kinerja yang benar-benar maksimal. Jika sebelum menjabat cenderung vokal sebagai oposan pemerintah, maka setelah masuk di dalam pemerintahan pernyataannya harus disaring. Jangan sampai merusak citra lembaga dan amanah yang diembannya, juga jangan sampai menjadikan elektabilitas seorang presiden anjlok.
Para mentri di kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran mempunyai cara yang berbeda-beda dalam merepresentasikan diri. Sebut saja Menteri HAM, Natalius Pigai. Representasi diri sebagai seorang yang layak menempati Menteri HAM tidak diragukan lagi. Tidak hanya pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM, tetapi aktivismenya di berbagai organisasi yang mengurusi nilai kemanusiaan bisa diberi nilai A Plus.
Setelah Pigai menjabat sebagai Menteri HAM, ia juga memberikan upaya yang maksimal dalam mereprentasikan kemampuannya untuk mengurusi lembaga yang dimanahkan kepadanya dan sebagai tangan kanan kemanusiaan Presiden Prabowo. Pigai punya caranya sendiri yang bisa dicontoh oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang baru terjun ke organisasi atau lembaga pemerintah. Sebagaimana Pigai mengupayakan dalam statementnya dihadapan awak media untuk mencantumkan terminologi ‘Hak Asasi Manusia’, yang mana merupakan nama lembaganya dan obejk yang diurusnya. Apakah ia cenderung memaksakan diri dalam menggunakan kata ‘Hak Asasi Manusia’ di setiap pernyataanya, entahlah. Hanya Tuhan dan para aktivis HAM yang tahu.
Seperti halnya statemennya pada persoalan MBG. Pigai menyatakan bahwa tolak MBG berarti menentang HAM. Lebih lanjut Menteri HAM ini menguatkan pendapatnya tersebut berdasarkan asumsi bahwa program MBG dan program pemerintah lain, seperti sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih merupakan program yang berpihak pada rakyat dan sejalan dengan prinsip HAM. Sebagaimana diliput oleh Tempo pada Jum’at 20 Februari 2026. Ia juga menyampaikan, sebagaimana diliput oleh Suara Surabaya pada 13 Mei 2026, banyaknya kasus keracunan MBG tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
Contoh lain adalah statementnya yang terbaru tentang begal. Seperti yang dilansir dari Detik, Natalius Pigai melarang aparat kepolisian untuk menembak langsung pelaku bagal di tempat. Lebih lanjut menurutnya, tindakan tersebut bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Karena pelaku begal merupakan informasi yang bisa digali oleh penegak hukum.
Lewat pernyataan-pernyataan tersebut, masyarakat akan mengerti bahwa Natalius Pigai adalah seorang Menteri HAM. Jika begitu ia berhasil merepresentasikan dirinya sebagai seorang Menteri lemabaga terkait.
Dari Menteri HAM Kabinet Merah Putih ini, kita belajar bahwa salah satu cara untuk merepresentasikan diri di wilayah publik adalah dengan cara bagaimana sebisa mungkin lewat berbagai statement untuk menyelipkan istilah yang identik dengan jabatan atau lembaga yang ditempati. Sebagaimana Pigai memperbanyak kata HAM dalam berbagai pernyataannya. Apakah harus dipaksakan dalam membuat kalimat? Dipaksa atau tidak itu hanya kesan pembaca. Bagi yang kritis akan merasakan pemaksaan bahasa, sedangkan bagi yang apatis berarti aman-aman saja. demikian cara bumi berputar, menurut fisika sesuai porosnya tetapi jangan lupa ada poros lain.
